PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong langkah konkret untuk mengatasi permasalahan lahan kritis yang tersebar di wilayahnya.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan pentingnya peran Dinas Kehutanan (Dishut) dalam merancang aksi nyata untuk memulihkan kondisi lahan kritis di daerah tersebut.
“Saya kira dengan adanya DBHDR, kita harapkan Dinas Kehutanan bisa lebih melakukan rencana aksi dalam rangka mengatasi kondisi lahan kritis kita,” ujar Edy, Selasa 21 Januari 2025.
Edy juga menekankan bahwa upaya mengatasi lahan kritis harus dilakukan melalui berbagai program strategis yang mendukung pembangunan sektor kehutanan.
Kegiatan tersebut mencakup pelestarian hutan dan ekosistemnya, yang tidak hanya difokuskan pada pemulihan lahan, tetapi juga perlindungan flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut.
“Karena melalui kegiatan dalam membangun sektor bidang kehutanan, kelestarian dan ekosistem hutan tentu bukan hanya di bidang kehutanan. Tetapi kita berharap mereka juga bisa menjaga ekosistem yang lain seperti flora dan fauna dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait,” ungkapnya.
Disisi lain, berharap Polhut dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di sektor SDA.
“Semangatnya adalah bagaimana Polhut profesional dalam menjalankan tugas serta dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran di sektor SDA, ” kata Edy.
(Syauqi)
