PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan Korupsi dalam rangka pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kalteng, Kamis 30 Januari 2025.
Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Saring, yang memimpin rapat tersebut menegaskan pentingnya koordinasi dalam pemenuhan delapan fokus area pencegahan korupsi daerah, yaitu: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi penerimaan daerah.
“Melalui koordinasi ini, kita berharap Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Pemprov Kalteng Tahun 2025 dapat meningkat dari tahun sebelumnya, di mana pada 2024 kita memperoleh skor 89,00,” ujar Saring.
Ia menekankan bahwa langkah awal dalam upaya pencegahan korupsi adalah menyusun tim dan rencana aksi yang menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Inspektorat Daerah memberikan apresiasi kepada tiga area dengan skor tertinggi dalam IPKD tahun sebelumnya, yaitu Manajemen ASN dengan skor 100,00, Perencanaan dengan skor 97,50, dan Pelayanan Publik dengan skor 91,00. M
Saring berharap area lainnya dapat meningkatkan skornya untuk berkontribusi dalam peningkatan IPKD secara keseluruhan.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus, Catur Anggoro Aji, menambahkan bahwa dalam persiapan pemenuhan IPKD Tahun 2025, Inspektorat Daerah juga akan membentuk koordinator di masing-masing area fokus.
“Dengan adanya koordinator per area, pemenuhan bukti eviden dapat lebih optimal, sehingga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah bisa terpenuhi secara maksimal,” tutupnya.
(Sya'ban)
