PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Langkah berani ini diambil sebagai respons atas arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang kini menjadi prioritas di tengah tuntutan tata kelola keuangan yang lebih hemat dan efektif.
Tak hanya perjalanan dinas yang terdampak, kebijakan efisiensi juga menyasar pengurangan penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK). Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi kerja, sejalan dengan era modern yang memungkinkan rapat, koordinasi, hingga pengelolaan administrasi bisa dilakukan tanpa harus selalu berpindah tempat.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, menegaskan bahwa langkah ini tak sekadar soal penghematan, namun juga tentang adaptasi cara kerja di era digital.
“Efisiensi ini kita lakukan, tentu kalau di rekening perjalanan dinas, 50 persen kita potong,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin 17 Maret 2025.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak pertemuan atau rapat yang bisa dilakukan secara virtual, sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.
“Di era teknologi sekarang, sebetulnya memungkinkan untuk efisiensi perjalanan dinas karena rapat-rapat secara virtual bisa dilakukan, jadi memenuhi syarat untuk dilakukan efisiensi,” tambahnya.
Dana hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Dana dari efisiensi ini diarahkan kepada kepentingan-kepentingan mendasar untuk memenuhi kebutuhan rakyat, misalnya pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Selain perjalanan dinas, penggunaan ATK juga mengalami pengurangan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Pemprov Kalteng telah beralih ke sistem surat-menyurat digital untuk mengurangi penggunaan kertas.
“ATK kita sudah sangat jauh berkurang penggunaannya, karena kita sekarang menggunakan surat digital,” katanya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Kalteng berharap anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(Sya'ban)
