JAKARTA– Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena mengatakan pembangun Maluku Integrated Port (MIP) atau Pelabuhan Terpadu Maluku dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Kolatlena menanggapi Gubernur Hendrik Lewerissa yang menyebut MIP adalah salah satu proyek strategis yang dapat mendorong transformasi ekonomi dan konektivitas di Maluku.
Menurut Kolatlena, MIP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pergeseran pola perdagangan di timur Indonesia yakni mempercepat distribusi logistik sekaligus mendukung berbagai sektor seperti perikanan, industri, dan perdagangan di Provinsi tersebut.
“Artinya, Maluku Integrated Port yang diusulkan Pak Gubernur di Waisarisa SBB ini sebagai tulang punggung jembatan pemerataan pembangunan Nasional ,” tutur Kolatlena, Kamis 8 Mei 2025.
Mantan Anggota DPRD Provisi Maluku ini bilang sebagai provinsi kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah, Maluku membutuhkan penguatan konektivitas laut.
“Maluku, sebagai wilayah Indonesia Timur, secara historis tertinggal dalam infrastruktur dan akses ekonomi dibandingkan Jawa atau Sumatra,” ungkap Kolatlena.
Kolatlena mengatakan dengan adanya pelabuhan terpadu tersebut maka tentu dapat mengurangi biaya logistik dan kesenjangan dengan wilayah barat Indonesia.
“Saya berharap tujuh bulan pemerintahan Bapak Presiden prabowo menjadi momentum untuk melihat kebutuhan pembangunan secara lebih utuh dari Maluku, sebagai bagian penting Indonesia Timur,” imbuh Kolatlena.
Diketahui, fokus Infrastruktur Strategis
Gubernur Hendrik Lewerissa saat ini aktif menjajaki kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proyek-proyek strategis nasional.
Salah satu yang utama adalah Maluku Integrated Port (MIP), yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, proyek pendukung seperti Coastal Road dan Water Front City Ambon juga dibahas Gubernur untuk mengubah wajah kawasan pesisir dan meningkatkan daya saing global Maluku. Pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada April 2025 menegaskan dukungan pusat terhadap proyek-proyek ini.
(Adista)
