PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai memanaskan mesin kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2025.
Dalam apel gelar pasukan dan sarana prasarana yang digelar di halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalteng, Jumat pagi, 16 Mei 2025, sorotan tajam tertuju pada kelengkapan logistik dan alat pemadam yang kini mulai diperkuat.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut, kesiapan logistik merupakan salah satu titik lemah dalam penanggulangan Karhutla selama ini.
“Personel ada, niat ada. Tapi tanpa dukungan logistik yang memadai, kita hanya akan jadi penonton di tengah asap,” ujarnya dalam arahannya.
Bantuan logistik tambahan datang dari Alumni Akpol 1991 Batalyon Bhara Daksa, berupa mesin pompa, ribuan meter selang pemadam, tangki lipat, dan peralatan teknis lainnya.
Kapolda menyebut bantuan ini sebagai “dorongan moril dan operasional” menjelang musim kemarau.
“Bukan soal jumlah alatnya, tapi soal kecepatan distribusi ke lapangan,” kata Irjen Pol Mohamad Agung Budijono, yang menyerahkan langsung bantuan kepada Kapolda.
Sementara itu, Gubernur H. Agustiar Sabran dan jajaran Forkopimda meninjau satu per satu unit sarana pemadam. Dari mobil Damkar perusahaan hingga tangki portabel milik Manggala Agni.
Ia berharap perusahaan-perusahaan besar juga mau turun tangan, tak hanya diam saat asap mengepung.
Menurut data Polda Kalteng, kebutuhan ideal peralatan pemadam untuk wilayah rawan Karhutla di provinsi ini masih terpaut jauh dari ketersediaan.
Untuk itulah, strategi tahun ini akan diperkuat dengan modifikasi cuaca, pembangunan embung-embung air, serta menara pantau di titik-titik kritis.
“Koordinasi lintas sektor bukan hanya formalitas apel. Tapi harus turun ke sistem logistik, alur distribusi, dan komando cepat di lapangan,” kata Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Wimoko.
Sebanyak lebih dari 600 personel gabungan dari TNI, Polri, instansi vertikal, hingga relawan Masyarakat Peduli Api dikerahkan dalam apel tersebut. Sinyal bahwa musim asap bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga publik.
(Sya'ban)
