JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menegaskan bahwa untuk menjaga iklim investasi Migas Indonesia tetap atraktif bagi perusahaan seperti Shell, Chevron dan Totalenergies, maka pemerintah perlu mengambil langkah strategis sesuai dinamika industri dan kebutuhan investor global saat ini.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini menanggapi Menteri ESDM Bahlil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tengah berupaya menarik para perusahaan migas kelas kakap dunia untuk kembali ke Indonesia.
Untuk itu, Mukhtarudin mendorong pemerintah segera mempercepat reformasi kebijakan guna menciptakan iklim investasi sektor hulu minyak dan gas (migas) yang lebih atraktif.
Salah satunya, kata Mukhtarudin yakni mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang rumit untuk eksplorasi dan produksi migas.
“Karena saya kira regulasi yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan investor,” tutur Mukhtarudin, Sabtu 31 Mei 2025.
Politisi Dapil Kalteng ini bilang langkah ini dianggap krusial untuk menarik kembali perusahaan energi global seperti Shell, Chevron, dan TotalEnergies, sekaligus mendukung target produksi nasional 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030 mendatang.
Artinya, menurut Mukhtarudin opsi penyederhanaan regulasi dan insentif fiskal harus menjadi prioritas utama, yang merupakan kunci mengembalikan kepercayaan investor tersebut.
Berdasarkan laporan SKK Migas, Indonesia memiliki cadangan migas terbukti sebesar 9 miliar barel setara minyak di 162 wilayah kerja, dengan rencana penawaran 60 wilayah kerja baru dalam dua tahun ke depan.
Fraksi Golkar Senayan menekankan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas kebijakan untuk mencegah eksodus investor seperti yang terjadi di masa lalu.
“Ya, kepastian hukum ini adalah fondasi. Tanpa ini, sulit meyakinkan TotalEnergies atau Chevron untuk berinvestasi kembali,” ungkap Mukhtarudin.
Selain itu, lanjut Mukhtarudin, Komisi XII DPR juga mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur migas, seperti fasilitas pengeboran dan terminal LNG.
“Serta mengintegrasikan proyek rendah karbon seperti carbon capture storage (CCS) untuk menarik perusahaan dengan komitmen keberlanjutan,” pungkas Mukhtarudin.
Dengan dorongan kuat dari Komisi XII DPR ini Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi migas global, sekaligus mencapai target produksi energi yang ambisius.
Diketahui, Menteri ESDM Bahlil mengatakan pemerintah kini tidak lagi mempersoalkan sistem pembagian hasil antara gross split dan cost recovery.
“Sekarang kan gini. Opsi apa kamu gross split atau cost recovery, itu kita berikan dua-duanya. Terserah KKKS memilih yang mana. Kalau dia menganggap bahwa gross split bagus, kita kasih. Kalau dia memilih untuk cost recovery-nya bagus, kita kasih juga,” kata Bahlil.
Ketum Golkar ini berharap, dengan langkah ini dapat mempercepat kembalinya investor besar yang sempat hengkang dari Indonesia. Salah satunya seperti perusahaan migas asal Prancis yakni TotalEnergies atau Total ke Indonesia.
“Apa yang kembali ke Indonesia yang kemarin sudah keluar dan kembali? Total ya? Sudah keluar, kembali lagi?,” beber Bahlil.
(adista)
