PULANG PISAU – Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menegaskan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menyikapi tantangan fiskal dan sosial yang dihadapi daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, Selasa 10 Juni 2025.
Tandean menyoroti defisit sebesar Rp16,6 miliar yang tercermin dalam pidato pengantar KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 yang disampaikan Bupati Pulang Pisau.
“Defisit ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan dinamika kebijakan pusat dan kondisi ekonomi global yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah,” ujar Ketua DPRD dari Partai NasDem tersebut.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian visi, Pulang Pisau Berbudaya, Berkeadilan, Maju dan Berkelanjutan,” ujarnya di hadapan forum paripurna.
Selain pembahasan anggaran, Tandean juga menanggapi pengajuan Raperda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ia menyebut urgensi regulasi tersebut sejalan dengan meningkatnya ancaman narkotika di kalangan pelajar dan generasi muda.
“Raperda ini akan kami bahas dengan seksama. DPRD akan memastikan bahwa substansi peraturan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah nyata memberantas penyalahgunaan narkoba,” ucapnya.
Ketua DPRD menegaskan bahwa sinergi antara pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam melahirkan kebijakan yang responsif dan adaptif. “Kami di DPRD siap bekerja sama, melakukan pembahasan secara produktif, dan menetapkan arah pembangunan daerah yang realistis, adil, dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut juga turut membahas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, sebagai bagian dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (ds)
