PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, mengakui bahwa masih terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menjalankan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030.
Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Ruang Paripurna DPRD Kalteng, Selasa pagi, 10 Juni 2025, saat memberikan refleksi terhadap perjalanan awal masa kepemimpinan bersama Gubernur H. Agustiar Sabran.
“Kalau dibilang ada yang belum maksimal, ya saya kira sama ya. Karena semuanya ini memang masih dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran,” kata Edy.
Menurutnya, kondisi fiskal yang ketat menjadi salah satu kendala teknis yang dihadapi sejumlah dinas, sehingga berdampak pada keterbatasan ruang gerak program.
Namun, ia menekankan bahwa hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat kerja.
“Program tetap harus berjalan, meskipun dengan skala yang disesuaikan. Kita mendorong agar OPD tetap fokus, tidak sekadar seremonial, dan punya orientasi hasil yang jelas,” tegas mantan Bupati Pulang Pisau ini.
Wagub juga menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap prioritas pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa seluruh OPD harus memiliki sense of crisis dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan strategi anggaran.
“Kalau kita bicara program A sebagai prioritas, ya seluruh perangkat daerah harus dukung itu. Jangan malah jalankan program yang tidak nyambung, hanya karena sudah direncanakan sebelumnya,” katanya.
Ia menilai, pola kerja konvensional yang hanya mengedepankan rutinitas tahunan tanpa evaluasi substansial tidak akan efektif di tengah tuntutan efisiensi.
“Kalau masih pakai cara lama, tidak akan selesai. Sekarang kita perlu kerja yang lebih terukur, fokus pada hasil, dan disesuaikan dengan kondisi riil anggaran kita,” ujar Edy.
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh pimpinan OPD untuk membuka ruang evaluasi dan tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan adalah kunci untuk memperbaiki kinerja birokrasi ke depan.
“Evaluasi itu penting, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mempercepat perbaikan. Gubernur dan saya ingin OPD tidak hanya bekerja, tapi bekerja dengan visi dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Sya’ban)
