PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi inovatif dan korektif.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Selasa, 10 Juni 2025.
Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar mengenai strategi mempertahankan dan meningkatkan PAD, Edy menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah terus melakukan terobosan dalam penggalian potensi penerimaan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Kami sedang menyesuaikan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan terbaru. Strategi penguatan PAD mencakup penguatan basis data wajib pajak, digitalisasi layanan dan pemungutan pajak, optimalisasi sektor strategis, serta perluasan sumber pendapatan baru,” jelas Edy.
Ia juga menyinggung langkah korektif yang ditempuh untuk mengatasi peningkatan piutang PAD. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain validasi piutang, penagihan aktif melalui tim terpadu, pemberian insentif pelunasan, dan penegakan regulasi berbasis digital.
Menanggapi rendahnya capaian pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan—yang baru mencapai 32,21 persen dari target—Edy menyebut hal ini menjadi perhatian serius Pemprov.
Menurutnya, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD dinilai belum optimal.
“Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kelembagaan dan model bisnis BUMD, termasuk audit internal dan reformasi tata kelola. Transformasi kelembagaan sangat penting agar BUMD ke depan bisa memberikan kontribusi signifikan yang berkelanjutan dan akuntabel,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menyoroti lonjakan belanja bantuan sosial dan barang/jasa pada APBD 2024.
Menanggapi hal itu, Pemprov menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial—yang naik lebih dari tujuh kali lipat dibanding tahun sebelumnya—diarahkan untuk perlindungan sosial masyarakat miskin/rentan miskin, melalui program-program seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.
Sementara belanja barang dan jasa senilai Rp 2,24 triliun, diklaim tidak hanya dialokasikan untuk belanja rutin aparatur.
Menurut Edy, alokasi tersebut juga difokuskan pada kebutuhan strategis seperti pemeliharaan gedung, jalan, jaringan irigasi, serta belanja jasa dan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BLUD.
Soal pengelolaan aset dan kewajiban, Pemprov menyatakan sedang melakukan pengamanan dan penertiban aset yang masih dikuasai pihak lain, serta memperkuat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah melalui pelatihan terpadu.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah dengan pelaporan yang transparan dan penyelesaian kewajiban secara bertahap,” kata Edy.
Menjawab kekhawatiran Fraksi Golkar terhadap keberlanjutan program pasca-transisi kepemimpinan, Pemprov menegaskan bahwa program prioritas akan tetap berjalan selaras dengan RPJMN dan Asta Cita Nasional.
“Evaluasi pembangunan daerah terus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Prioritas Huma Betang, yakni Betang Bermartabat, Maju, Makmur, Cerdas, Sehat, dan Harmoni,” pungkasnya.
(Sya’ban)
