JAKARTA– Konflik antara Iran -Israel yang memasuki hari kedua pada 14 Juni 2025 memiliki potensi dampak signifikan terhadap Indonesia terutama dalam aspek ekonomi, energi dan geopolitik.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendesak pemerintah untuk segera menyusun strategi mitigasi guna menjaga ketahanan energi nasional di tengah eskalasi konflik Iran-Israel saat ini.
Mukhtarudin memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia akibat konflik dapat mengganggu pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas ekonomi Indonesia.
“Konflik Iran-Israel memasuki hari kedua telah mendorong harga minyak dunia ke kisaran 72-73 Dolar AS per barel, melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 70 Dolar AS,” tutur Mukhtarudin, Sabtu 14 Juni 2025.
Menurut Mukhtarudin, konflik Iran-Israel ini berpotensi meningkatkan biaya impor BBM, yang akan membebani APBN dan masyarakat.
“Artinya, pemerintah harus proaktif memastikan stok energi aman,” beber Mukhtarudin.
Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral ini menyoroti bahwa Indonesia sebagai importir minyak rentan terhadap gangguan pasokan akibat ketegangan di Timur Tengah.
“Kita mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyak mentah. Jika konflik ini berkepanjangan, harga BBM domestik bisa melonjak, memicu inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat,” ujar Mukhtarudin.
Sebagai langkah konkret, politisi Dapil Kalteng ini mengusulkan tiga inisiatif kepada pemerintah.
Pertama, kata Mukhtarudin, penguatan cadangan energi, meningkatkan stok strategis BBM nasional melalui koordinasi dengan PT Pertamina untuk mengantisipasi gangguan pasokan global.
Kedua, lanjut Mukhtarudin, akselerasi dan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti tenaga surya dan bioenergi, untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor.
“Selain itu, penting pengawasan dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran agar tidak membebani masyarakat kecil di tengah tekanan harga global,” ungkap Mukhtarudin.
Kendati demikian, Mukhtarudin mendorong Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memantau potensi spekulan yang memanfaatkan situasi geopolitik untuk menimbun BBM.
“Ketahanan energi kita diuji. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari krisis ini,” ungkap Mukhtarudin.
Dalam konteks lingkungan hidup, Mukhtarudin menyinggung pentingnya menjaga komitmen Indonesia terhadap transisi energi di tengah tekanan ekonomi.
“Konflik ini tidak boleh membuat kita mundur dari target net zero emission 2060. Pemerintah harus tetap dorong investasi di sektor EBT,” beber Mukhtarudin.
Mukhtarudin berujar konflik Iran-Israel ini adalah ujian bagi ketahanan energi Indonesia.
“Kita harus bijak mengelola sumber daya, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan melindungi rakyat dari dampak ekonomi global. Komisi XII DPR RI akan terus mengawasi agar kebijakan pemerintah menjaga stabilitas dan kesejahteraan nasional,” pungkas Mukhtarudin.
(Adista)
