JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kerangka hukum yang jelas dalam mendorong investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dukungan tersebut disampaikannya dalam sebuah forum resmi yang membahas masa depan energi nasional, Selasa, 22 Juli 2025.
Rokhmat menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor energi terbarukan, termasuk panas bumi (geothermal), tenaga surya, dan tenaga angin.
Dia bilang kekayaan alam ini sebagai peluang strategis untuk menciptakan listrik yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masa depan bangsa.
“Indonesia ini sangat kaya raya, baik dari sisi biotermal, tenaga surya, maupun tenaga angin. Ini luar biasa. Kami dari Partai Gerindra mendukung penuh bagaimana listrik bisa menjadi terjangkau dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Rokhmat juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan listrik nasional, termasuk pihak swasta, pelaku UMKM, sekolah, hingga pesantren.
“Kami berharap adanya keterlibatan aktif dari sektor swasta, UMKM, sekolah, dan pesantren dalam menyuplai pasokan listrik nasional. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa peran para pemangku kebijakan di sektor energi sangat strategis dalam menyumbangkan pemikiran dan kebijakan yang berdampak pada ekonomi nasional.
Sebagai penutup, Rokhmat menyampaikan harapannya agar visi dan misi pengembangan energi nasional sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan kita semua sama, yaitu menghadirkan energi masa depan yang berdaulat, sesuai dengan pemikiran Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di dunia. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa potensi energi panas bumi Indonesia mencapai lebih dari 23,9 GW, sementara potensi tenaga surya dan angin tersebar luas di berbagai wilayah nusantara.
Upaya mempercepat transisi energi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan menciptakan sistem ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
(adista)
