SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertalite di sejumlah SPBU dan mengundang Pertamina Sampit untuk bertemu dan berdialog, Selasa 17 Juni 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri Afif, Pengawas Operasional Depot Pertamina Patra Niaga Sampit dan Farel Divisi Pemasaran, mereka disambut Ketua Komisi II Akhyannoor, kemudian anggota, Supian Hadi, Hendra Sia dan Andi Lala.
Dari hasil dialog terungkap bahwa tidak ada kelangkaan namun terjadinya lonjakan permintaan BBM oleh masyarakat sehingga antrean memanjang.
Hendra Sia mempertanyakan alasan meningkatnya permintaan BBM, yang signifikan, padahal penduduk Kotim tentunya tidak bertambah langsung secara tiba-tiba.
“Penduduk tidak meningkat signifikan, jumlah kendaraan juga tidak melonjak. Tapi kenapa demand tiba-tiba tinggi sekali? Ini yang perlu dijelaskan,” ujarnya saat rapat bersama Pertamina Patra Niaga.
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa lonjakan permintaan ini diduga karena penurunan harga Pertamax serta momen arus mudik Iduladha. Hal tersebut mendorong masyarakat beralih dari Pertalite ke Pertamax, terutama saat Pertalite kosong. Namun bagi DPRD, alasan itu belum cukup menjawab.
Anggota DPRD lainnya, Andi Lala, menilai bahwa perpindahan konsumsi dari Pertalite ke Pertamax juga didorong oleh kondisi di lapangan.
“Bukan semata karena harga turun. Tapi ketika Pertalite kosong, masyarakat otomatis lari ke Pertamax. Ini soal ketersediaan yang harus dijaga,” katanya.
Hendra Sia menekankan pentingnya cadangan stok Pertamax yang memadai sebagai solusi konkret.
“Kalau Pertalite habis, masyarakat masih bisa beralih ke Pertamax tanpa ribut. Tapi kalau dua-duanya kosong, itu yang jadi masalah. Jadi stok Pertamax ini memang harus banyak,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina mengungkapkan bahwa suplai tambahan sedang dilakukan, termasuk dari wilayah Pulang Pisau dan Pangkalan Bun. Kargo tambahan telah disiapkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat.
“Permintaan ini baru-baru saja melonjak. Kami akan hitung nantinya rata-ratanya agar pasokan bisa disesuaikan dengan permintaan di Kotim,” jelas Afif.
Akhyannoor, bahkan mengaku menggunakan Pertamax Turbo karena kehabisan Pertalite dan Pertamax. Ia berharap distribusi BBM dari luar daerah nantinya bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Kotim dan tidak terjadi antrean.
“Kalau Pertalite antre panjang, masyarakat akan cari jalan cepat, dan akhirnya menyerbu Pertamax. Maka Pertamax harus selalu tersedia,” ujarnya.
Komisi II juga meminta ketegasan untuk pengawasan kegiatan pelangsiran BBM subsidi, yang diduga marak di sejumlah SPBU di Kotim.
Pertamina menegaskan terus melakukan pencegahan dengan berbagai cara seperti sistem barcode atau pajak kendaraan yang aktif saja yang boleh mengisi BBM, kemudian pembelian BBM yang tidak wajar berkali-kali mengisi di dalam kota akan di blokir.
“Jadi Pertamina terus melakukan upaya meminimalisir pelangsiran tersebut dan memang mereka mencari-cari celah untuk mengakalinya, tentunya akan ada konsekuensi bagi SPBU yang terlibat dan menyalahi aturan. Pertamina tak bisa mengawasi semua, ini perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menertibkan praktik tersebut,” ungkapnya. (nardi)
