PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah ini diambil menyusul adanya defisit anggaran APBD tahun 2024 yang cukup besar.
“Ya kita berusaha untuk supaya kita tidak ketergantungan, kita coba meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah yang memang belum optimal,” kata Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo.
Ia mengungkapkan, defisit APBD 2024 terjadi karena belum optimalnya realisasi PAD serta tidak disalurkannya sebagian dana transfer dari pusat.
“Jadi pendapatan daerah itu ada dua sumber, satu PAD, satu adalah transfer pusat. Adanya defisit anggaran kita tahun 2024 karena (dana) transfer pusat yang tidak disalurkan itu penyebabnya,” jelas Anang Dirjo.
Saat ditanya alasan tidak disalurkannya anggaran transfer dari pusat, Anang mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Nah ini kurang tahu kita, ini dari pusat,” ujarnya.
Agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat, pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan potensi PAD di berbagai sektor.
Sebagaimana diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng sebelumnya mengungkapkan defisit anggaran APBD tahun 2024 mencapai 80,18 persen.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, dalam rapat paripurna ke-12 masa sidang III tahun 2025.
“Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp796,24 miliar lebih atau 80,18 persen,” kata Siti Nafsiah.
(Syauqi)
