KUALA KAPUAS – Sorotan tajam dan saran membangun mewarnai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025, dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan II, Senin 7 Juli 2025.
Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, dalam pidato pembukaan menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, pandangan fraksi menjadi dasar bagi eksekutif dalam menyesuaikan prioritas pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Penyampaian pandangan umum ini adalah bagian dari fungsi kontrol kami terhadap jalannya roda pemerintahan, agar perubahan anggaran tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar berdampak nyata,” ujar Ardiansah di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas.
Rapat dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan DPRD Kapuas, yakni Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto. Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Dodo mewakili Bupati HM Wiyatno, bersama Pj Sekda Usis I Sangkai, jajaran kepala OPD, hingga perwakilan Forkopimda Kapuas.
Tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan mereka secara bergiliran, mulai dari Fraksi Golkar yang diwakili H. Abdullah hingga Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera melalui Lisna Mariatun. Mayoritas fraksi menyoroti transparansi penggunaan anggaran, percepatan program prioritas, serta pentingnya sinergi antarlembaga.
Fraksi PDIP yang dibacakan Syarkawi H. Sibu, misalnya, menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Sementara Fraksi PAN melalui Indah Ayu Lestari menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar di wilayah pelosok.
Dalam suasana yang berlangsung serius namun konstruktif, beberapa fraksi juga memberikan catatan terkait efisiensi belanja pegawai dan penguatan program pendidikan serta kesehatan masyarakat. Semua masukan tersebut akan dijawab secara resmi oleh pihak eksekutif pada rapat paripurna selanjutnya.
Ardiansah menegaskan bahwa hasil pemandangan umum ini bukan hanya formalitas tahunan, tapi merupakan upaya nyata DPRD dalam memastikan perubahan APBD tidak menyimpang dari kebutuhan rakyat.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas,” tandasnya. (ds)
