KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) serta Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Bappedalitbang, Kamis 10 Juli 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana evaluasi pembangunan daerah.
“Rapim Tepra dan Rakordal ini merupakan bentuk komitmen kita dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta penguatan akuntabilitas publik,” ujar Deddy saat menyampaikan sambutan.
Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Deddy menyebut bahwa seluruh perangkat daerah harus mencermati realisasi pelaksanaan anggaran hingga akhir Juni 2025.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momen strategis untuk menyelaraskan capaian kinerja setiap perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
“Capaian indikator kinerja harus disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) agar pembangunan berjalan sesuai visi, misi, dan strategi yang telah dirancang,” tegas Deddy.
Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan 2025–2029. Pemkab Katingan, kata Deddy, telah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan RPJMD tersebut.
Deddy juga menyoroti pentingnya semangat, dedikasi, dan integritas seluruh jajaran perangkat daerah dalam menjalankan tugas pembangunan secara berkelanjutan dan inklusif.
“Masyarakat berharap pada kerja keras kita semua. Pemerintahan yang baik harus melayani, transparan, dan mampu menjawab setiap tantangan,” ucapnya.
Ia mengingatkan agar semua program, kegiatan, dan subkegiatan terus dipacu pelaksanaannya agar target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dicapai secara bertahap dan terukur.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Bitro)
