PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti lambannya proses penyusunan peta jalan (road map) pengendalian inflasi oleh sejumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota.
Hingga pertengahan tahun 2025, masih ada daerah yang belum menyelesaikan dokumen strategis tersebut, padahal tekanan inflasi terus meningkat di beberapa wilayah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyebut bahwa ketidaksiapan beberapa TPID dalam menyusun strategi jangka menengah dapat berdampak langsung pada efektivitas pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Kalau tidak segera disusun secara terstruktur, maka penanganan inflasi hanya akan bersifat reaktif. Kita butuh arah yang jelas, terukur, dan berbasis data agar TPID tidak sekadar melakukan rapat koordinasi tanpa dampak konkret di lapangan,” tegas Yuas dalam Rapat Pembahasan Road Map di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, Provinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki dokumen road map pengendalian inflasi 2025–2027, namun masih membuka ruang penyempurnaan, terutama untuk menyelaraskan program antar-OPD.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, progresnya dinilai belum merata. Situasi ini dinilai mendesak karena inflasi di Kalteng kembali naik pada Juni 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan tersebut mencapai 0,32 persen secara bulanan (mtm) dan 1,06 persen secara tahunan (yoy).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan Mei yang sempat mengalami deflasi sebesar 0,53 persen (mtm).
Penyumbang utama inflasi adalah kenaikan harga bawang merah, angkutan udara, ikan peda, cabai rawit, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Sementara beberapa komoditas seperti beras, ikan nila, bensin, dan ikan patin mengalami penurunan harga, sehingga sedikit menahan lonjakan inflasi.
Meski inflasi dinilai masih terkendali secara agregat, Kalteng tetap berada di luar kisaran target inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Tanpa perencanaan yang solid dan respons cepat di tingkat daerah, maka kita akan kesulitan menjaga daya beli masyarakat. Ini bukan semata-mata soal data, tapi soal keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Yuas.
Hingga saat ini, belum ada tenggat waktu tegas yang diumumkan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian road map TPID kabupaten/kota.
Namun, Pemprov Kalteng berharap dokumen final seluruh daerah bisa rampung sebelum triwulan keempat 2025.
(Sya'ban)
