PALANGKA RAYA – Evaluasi besar-besaran terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah dilakukan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Pimpinan Bulan Juli 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu siang, 23 Juli 2025.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat ditemui usai rapat menyebut bahwa evaluasi tersebut merupakan langkah wajar dalam roda pemerintahan.
“Bagus aja, banyak (yang dievaluasi) aja,” kata Edy singkat, menanggapi pertanyaan media terkait hasil rapat.
Saat kembali ditanya apakah evaluasi itu termasuk kinerja kepala dinas, Edy mengangguk, “Ada, bagus aja,” singkatnya.
Terkait hambatan dalam pelaksanaan program prioritas, Edy pun menjawab dengan nada optimistis. “Bagus aja, tidak ada kendala, bagus aja semua,” ujarnya sambil tersenyum.
Dalam rapat tersebut, salah satu agenda penting yang dibahas adalah kesiapan peluncuran Kartu Huma Betang, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 yang direncanakan mulai digulirkan pada tahun 2026.
Program ini dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial terpadu yang menyasar masyarakat paling rentan, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kawasan terpencil.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa Kartu Huma Betang bukan sekadar proyek bantuan, tetapi wujud dari keadilan pembangunan.
“Kami tidak ingin ada anak-anak pedalaman yang tidak bisa sekolah atau masyarakat yang tak terjangkau layanan kesehatan. Kartu Huma Betang akan menjawab kesenjangan itu,” ujar Agustiar.
Menurutnya, kebijakan ini akan diintegrasikan dengan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pelatihan ekonomi produktif.
Kartu tersebut akan menjadi akses utama masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, termasuk bantuan makanan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, dan program Sekolah Rakyat.
Agustiar juga menegaskan bahwa arah pembangunan Kalteng akan terus berpegang pada nilai-nilai filosofi Huma Betang dan semangat Manggatang Utus, yang mencerminkan persatuan, keadilan, dan keterbukaan.
“Kita bangun bukan hanya jalan dan jembatan, tapi juga martabat. Kartu Huma Betang adalah simbol bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan,” katanya.
Pelaksanaan program ini akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat desa, sebagai garda terdepan dalam menjangkau langsung masyarakat.
Pemprov Kalteng juga memastikan bahwa program ini akan disinergikan dengan kebijakan prioritas nasional, seperti peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.
Dengan dukungan lintas sektor, Gubernur berharap peluncuran Kartu Huma Betang tidak hanya menjadi solusi atas persoalan kesenjangan sosial, tetapi juga menjadi fondasi menuju Kalteng yang berkeadilan, maju, dan sejahtera untuk semua.
(Sya’ban)
