PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk membangun daerah dari pinggiran, melalui penguatan anggaran desa dan efisiensi belanja daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-60 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi ke-68 Kota Palangka Raya, Kamis pagi, 17 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti perlunya pergeseran paradigma pembangunan dari kota ke desa.
Menurutnya, desa masih menjadi kawasan dengan ketertinggalan tinggi, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar.
“Pembangunan harus dimulai dari desa menuju kota, bukan sebaliknya. Karena di desa, ketertinggalan, kemiskinan, dan keterisolasian masih sangat terasa,” ujar Gubernur Agustiar.
Untuk menjawab persoalan itu, Pemprov Kalteng telah merancang program bantuan keuangan langsung ke desa dengan nilai antara Rp200 juta hingga Rp500 juta per desa.
Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dasar, termasuk insentif bagi guru, ustazah, pendeta, mantir adat, dan ketua RT.
Langkah ini disebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap wilayah yang selama ini kurang tersentuh program pembangunan secara optimal.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien dan bertanggung jawab.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kerusakan infrastruktur jalan akibat truk bermuatan berlebih (ODOL—Over Dimension Over Load), yang menimbulkan beban tambahan terhadap APBD.
“Anggaran publik jangan habis hanya untuk memperbaiki jalan karena pelanggaran truk ODOL. Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pelayanan publik lainnya,” kata Agustiar.
Pemerintah daerah, kata Gubernur, harus berani mengambil langkah tegas terhadap praktik yang merugikan masyarakat luas dan mengganggu keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Gubernur juga memaparkan rencana Pemprov dalam mengembangkan sumber daya manusia, salah satunya melalui program Kartu Mahasiswa Sejahtera yang sedang dalam tahap penyusunan.
Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.
Program ini direncanakan akan diluncurkan tahun 2026, seiring dengan penyusunan regulasi dan mekanisme teknis yang sesuai peraturan.
Agustiar Sabran menyebut pembangunan tidak bisa hanya terfokus di kota. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama, karena ketimpangan akan menghambat kemajuan daerah secara menyeluruh.
“Keadilan dalam pembangunan harus kita tegakkan. Jangan ada daerah yang merasa tertinggal atau tidak diperhatikan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta budaya lokal seperti Huma Betang sebagai dasar pembangunan.
“Kita harus membangun dari akar budaya dan nilai persatuan. Mari kita jadikan Palangka Raya sebagai kota masa depan yang tumbuh dalam keberagaman dan kebersamaan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
