KASONGAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan menyoroti ketimpangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan signifikan antara belanja operasional dan belanja modal.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Tantan Suhaimi mengatakan, struktur APBD yang tidak proporsional itu berpotensi menghambat pencapaian visi Kabupaten Katingan yang ingin menjadi daerah maju, sejahtera, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Mereka menilai, jika kondisi ini dibiarkan, maka visi tersebut akan sulit bahkan mustahil untuk terwujud.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyarankan agar penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya bisa lebih ideal. Komposisi belanja operasional dan belanja modal sebaiknya disusun secara proporsional agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Struktur APBD harus mencerminkan visi dan misi Kabupaten Katingan secara utuh dan linear,” tegas, Tantan Suhaimi, pada Selasa 22 Juli 2025
Selain menyoroti struktur belanja, Fraksi Golkar juga mengkritisi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024. Mereka mencatat adanya penurunan sebesar Rp27,88 miliar dibandingkan tahun 2023, yang dianggap cukup memprihatinkan.
Menurut Fraksi Golkar, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali sumber-sumber PAD yang ada. Mereka mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggapi kondisi ini dengan serius dan mencari pola serta sistem yang tepat ke depannya.
“Kami berharap pola dan strategi peningkatan PAD dapat disusun secara optimal agar ke depan Katingan tidak bergantung pada transfer pusat,” tambahnya.
Meski memberi sejumlah catatan kritis, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Namun mereka meminta agar laporan itu dibahas lebih lanjut secara mendalam di forum pembahasan berikutnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Komunikasi dan kerja sama yang baik, mereka optimis pengambilan keputusan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum,” pungkasnya.
(Bitro)
