PALANGKA RAYA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat persiapan penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di daerah.
Sebagai bagian dari langkah strategis, BPSDM Kalteng melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Rombongan BPSDM Kalteng dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM, Nunu Andriani, bersama jajaran Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.
Kedatangan mereka disambut oleh Direktur Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI, Giri Saptoaji.
Dalam pertemuan tersebut, Giri Saptoaji memberikan arahan teknis terkait prosedur, standar, dan tata kelola penyelenggaraan PKN II.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan standar akreditasi kelembagaan, kesiapan kurikulum berbasis aktualisasi, serta pemanfaatan pengajar dan mentor yang telah tersertifikasi nasional.
“PKN II di daerah harus dilaksanakan sesuai dengan standar mutu LAN. Kesiapan kurikulum dan tenaga pengajar yang kompeten menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Giri Saptoaji.
Koordinasi ini juga membahas pembelajaran berbasis proyek perubahan (project-based learning), perencanaan evaluasi berkelanjutan, serta integrasi isu-isu strategis daerah ke dalam materi aktualisasi peserta.
Selain itu, BPSDM Kalteng mendalami pentingnya kolaborasi dengan jejaring narasumber nasional serta sinergi lintas sektor untuk mendukung efektivitas program.
Kepala BPSDM Kalteng, Nunu Andriani, menegaskan komitmen pihaknya untuk menghadirkan penyelenggaraan PKN II yang tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa PKN Tingkat II ini benar-benar mampu mencetak pemimpin birokrasi yang siap membawa perubahan. Arahan dari LAN menjadi bekal penting bagi kami untuk terus berbenah dan memenuhi seluruh persyaratan teknis,” ungkap Nunu.
BPSDM Kalteng optimis dapat segera merealisasikan penyelenggaraan PKN Tingkat II pertama di Kalimantan Tengah.
Program ini ditujukan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah.
Langkah ini juga menjadi wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur secara berkelanjutan.
(Sya’ban)
