PALANGKA RAYA – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dijadwalkan digelar pada 3 Agustus 2025 di Palangka Raya, suhu politik internal partai mulai memanas. Dua nama yang mencuat sebagai kandidat kuat Ketua DPD Golkar Kalteng adalah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
Sekretaris Steering Committee (SC) Musda Golkar Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa sejauh ini hanya beberapa nama yang santer beredar di internal partai maupun di media.
“Jadi yang beredar di media selama ini ada dua atau tiga, dan di internal Golkar pun ya sama aja itu-itu aja yang beredar isunya. Bahwa yang akan maju beberapa kandidat kader Golkar, ada yang ketua Golkar, mantan ketua Golkar, dan sebagainya,” kata Nafsiah saat ditemui pada Kamis, 24 Juli 2025.
Nama Edy Pratowo menjadi salah satu yang paling kuat disebut. Ia merupakan mantan Ketua DPD II Golkar Pulang Pisau dan mantan Bupati Pulang Pisau. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Edy telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Musda.
Sementara itu, Fairid Naparin yang merupakan Ketua DPD II Golkar Palangka Raya dikabarkan telah mengantongi dukungan dari 12 DPD II Golkar kabupaten/kota. Posisi ini menjadikannya salah satu kandidat terdepan dalam perebutan kursi Ketua Golkar Kalteng.
Bahkan beberapa waktu lalu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran turut mendukung keduanya, Fairid Naparin dan Edy Pratowo dalam musda nantinya.
Menanggapi isu yang menyeret nama anggota DPR RI Fraksi Golkar, Mukhtarudin, Siti Nafsiah menyebut sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa yang bersangkutan bersedia maju dalam kontestasi.
“Sejauh ini tidak ada. Hanya yang berkembang akan ada keinginan untuk mengusulkan Pak Mukhtaruddin. Kalau yang bersangkutan, sejauh ini belum ada konfirmasi bahwa beliau bersedia. Beliau hanya fokus di DPR RI. Tapi ada beberapa daerah yang ingin beliau maju,” ujarnya.
Musda ke-XI Golkar Kalteng akan melibatkan 20 pemilik suara. Komposisinya terdiri dari DPD I Provinsi 1 suara, DPD II Kabupaten/kota 14 suara, DPP 1 suara,
Organisasi pendiri 1 suara, Organisasi yang didirikan 1 suara, dan Sayap partai (pemuda/perempuan) 2 suara.
Jika salah satu calon mampu meraih dukungan minimal 50 persen plus satu dari total suara, maka pemilihan ketua dapat dilakukan secara aklamasi.
(Syauqi)
