SAMPIT – Menjelang mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), publik kembali dihebohkan dengan isu jual beli jabatan. Isu ini mencuat melalui unggahan di media sosial Facebook.
Salah satu akun bernama An Din yang menyoroti dugaan munculnya calo jabatan dan praktik lelang posisi strategis di pemerintahan.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa wacana pergeseran dan pengisian posisi jabatan kepala dinas hingga pimpinan wilayah setingkat kelurahan dan kecamatan menjadi perhatian publik.
Bukan hanya karena posisi itu strategis, tetapi karena munculnya kabar bahwa jabatan tertentu dapat “dipesan” dengan nilai setoran atau mahar yang mencengangkan.
“Isu pergeseran para pejabat daerah mulai senter terdengar, ini membawa berbagai hal lain, mulai dari lelang jabatan sampai calo jabatan dengan iming-iming jabatan basah,” tulis akun tersebut, diakses pada Senin 28 Juli 2025.
Unggahan itu juga mengingatkan agar pejabat yang memiliki wewenang menempatkan bawahannya tidak semata mempertimbangkan faktor finansial atau kedekatan, melainkan betul-betul berdasarkan kapasitas, kapabilitas, serta sinergi kerja. Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan pejabat yang punya rekam jejak kerja yang jelas dan bisa diandalkan.
“Masyarakat sangat berharap bahwasannya anda selaku pemegang mandat kami, harus benar benar menempatkan orang – orang sebagai pembantu kinerja ada berdasar, kapasitas, kapabilitas serta sinergitas kerjanya bukan karena isi tas yang mampu di sediakan oleh mereka yang ingin jabatan tertentu,” tegasnya.
Terkait penempatan atau pergeseran para camat. Masyarakat berharap mereka yang di tempatkan atau di geser benar-benar sudah layak dan berdasar kinerjanya selama ini.
“Kami tidak berharap bahwa camat yang gagal membenahi administrasi dan permasalahan lingkungan wilayah yang selama ini dipimpin malah di angkat sebagai kepala dinas tertentu di karenakan hanya setoran dan lobi bisa di jalankan,” ujarnya.
Pernyataan itu bahkan menyentil secara tajam soal amanah kepemimpinan. Meskipun disampaikan dengan nada kritis, warganet tersebut tetap berharap agar pemimpin Kotim dapat bersikap bijak dan adil dalam menentukan siapa yang layak diberi tanggung jawab publik.
“Sekali lagi anda sebagai orang yang telah menerima amanah kami walau amanah itu anda dapat dengan cara membeli, kami tetap berharap anda menjadi pemimpin bijak,” jelasnya.
“Kotakan mereka yang kinerjanya buruk toh masih banyak Abdi negara kita yang memiliki kinerja baik dan menjunjung tinggi fakta integritas tinggi. Tanpa berpikir orientasi pengembalian modal untuk menjadi pemimpin yg di peroleh,” tutupnya.
Sontak postingan tersebut banyak menuai komentar dan dibagikan kepada warganet lainnya, desakan masyarakat agar proses mutasi dilakukan secara objektif dan profesional semakin menguat di ruang publik, terlebih dengan makin dekatnya jadwal rotasi jabatan.
(Nardi)
