PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj. Sunarti, menekankan pentingnya memperkuat kewaspadaan dini dan membangun sinergi lintas sektor sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sunarti saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Provinsi Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu pagi, 30 Juli 2025.
Menurutnya, dinamika geopolitik global saat ini, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, tidak boleh diabaikan karena dapat berdampak secara tidak langsung terhadap situasi sosial di dalam negeri, termasuk di wilayah Kalteng.
“Menyikapi perubahan global yang cepat dan tidak menentu, kita perlu memperkuat deteksi dan cegah dini. Ini menjadi arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300/e-7/Polpum yang perlu segera ditindaklanjuti di daerah,” ujar Sunarti.
Ia menyebutkan bahwa beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama, antara lain penyebaran informasi bohong (hoaks), provokasi melalui media sosial, tumbuhnya sikap intoleransi dan radikalisme, serta lemahnya pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berpotensi menjadi pemicu konflik.
Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya penguatan sistem koordinasi antar-instansi, termasuk di dalamnya Badan Kesbangpol, Forkopimda, aparat keamanan, serta seluruh mitra intelijen dalam menyamakan persepsi dan langkah.
“Penanganan konflik tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh kerja kolektif, strategi yang terintegrasi, serta komitmen bersama untuk menjaga Kalteng tetap kondusif,” katanya.
Sunarti juga menyinggung soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar di Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan PSU tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ditjen Polpum Kemendagri yang telah meninjau langsung kesiapan di lapangan.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai terjadi PSU yang berulang karena lemahnya antisipasi dan koordinasi. Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga proses demokrasi berjalan damai dan bermartabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sunarti menekankan pentingnya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih kerap memicu ketegangan sosial di beberapa wilayah.
“Penanganan konflik agraria tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Peran Forum Kewaspadaan Dini dan Forkopimda harus lebih optimal agar potensi konflik bisa diselesaikan secara damai, cepat, dan tepat,” ujarnya.
Ia menutup sambutan dengan mengajak seluruh peserta Rakor untuk menyatukan visi dan meningkatkan kesiapsiagaan bersama.
“Rakor ini adalah forum penting untuk membangun pemahaman bersama dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Mari kita jadikan ini sebagai titik tolak untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang aman, damai, dan sejahtera,” tutup Sunarti.
(Sya’ban)
