PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa program Kartu Huma Betang Sejahtera hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pendataan penerima kartu tersebut kini sedang diperkuat agar bantuan sosial yang melekat pada program ini lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari program lain.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, H. Aryawan, saat menjelaskan proses penyusunan basis data penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah.
“Kami ingin penerima Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar masyarakat yang layak dibantu. Oleh karena itu, kami lakukan pendataan ketat agar tidak ada yang dobel menerima bantuan dari program lain,” kata Aryawan saat ditemui di Palangka Raya, Selasa siang, 5 Agustus 2025.
Proses pendataan dilakukan dengan melibatkan pendamping desa yang bertugas menjangkau langsung masyarakat di lapangan.
Mereka akan memverifikasi data berdasarkan kondisi riil dan memastikan penerima belum tercatat dalam program bantuan sosial dari kementerian, lembaga pusat, maupun instansi lain.
Aryawan menjelaskan bahwa mekanisme ini juga mengadopsi pendekatan yang sama seperti pada pendataan calon penerima bantuan program pembangunan desa yang direncanakan mulai 2026.
Tujuannya adalah membangun satu sistem data terpadu agar setiap kebijakan intervensi sosial memiliki akurasi tinggi.
“Kami ingin menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan efisiensi anggaran. Karena itu, data penerima kami verifikasi ulang dengan melibatkan banyak pihak, termasuk lintas OPD,” ujarnya.
Program Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan salah satu program strategis Pemprov Kalteng yang berfokus pada bantuan langsung bagi warga tidak mampu.
Melalui kartu ini, masyarakat penerima dapat mengakses berbagai jenis bantuan seperti sembako, subsidi pendidikan, hingga intervensi sosial lainnya yang akan ditentukan dalam regulasi teknis.
Sejalan dengan arahan Gubernur Kalteng, pendataan dan penetapan penerima bantuan akan terus disempurnakan hingga tahun 2025 sebelum program dilaksanakan secara menyeluruh.
Pemprov menargetkan tidak hanya akurasi data, tetapi juga kemudahan akses dan transparansi dalam proses distribusi bantuan.
“Intinya, kami ingin bantuan ini sampai ke tangan yang tepat, dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa,” tutup Aryawan.
(Sya'ban)
