PALANGKA RAYA – Di tengah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Rabu, 6 Agustus 2025, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menunjukkan kepemimpinan responsif dengan turun langsung ke lapangan, sekaligus memimpin rapat koordinasi secara daring bersama seluruh camat se-Barito Utara.
Kehadiran Gubernur di Posko Pengawasan PSU, Muara Teweh, bukan sekadar simbolik. Ia secara aktif memberikan arahan, menerima laporan dari lapangan, hingga berkoordinasi dengan berbagai unsur pengamanan dan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, keterlibatan langsung kepala daerah penting untuk memastikan seluruh proses demokrasi berjalan tanpa intervensi, tekanan, atau konflik.
“Kami hadir di sini untuk memastikan proses PSU berjalan jujur, adil, dan damai. Pemerintah provinsi punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin demokrasi ini bersih,” ujar Agustiar.
Dalam rapat virtual dengan para camat, Gubernur menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat pemerintahan lainnya harus benar-benar menjaga netralitas.
“Saya ingatkan, ini bukan main-main. Netralitas adalah syarat mutlak demokrasi. Camat dan seluruh jajaran harus turun ke lapangan, pastikan tidak ada tekanan terhadap pemilih,” tegasnya.
PSU ini merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, menyusul adanya laporan pelanggaran pada pemilu sebelumnya. Untuk itu, Gubernur meminta agar seluruh jajaran Forkopimcam bekerja proaktif mencegah potensi gesekan.
“Koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Jangan tunggu masalah muncul. Deteksi dini, tangani cepat, dan utamakan komunikasi ke masyarakat,” pesan Agustiar.
Turut hadir di Barito Utara dalam pengawasan PSU ini adalah Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalteng, Danrem 102/PJG, serta perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkopolhukam.
Hal ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pusat dan daerah untuk menjamin legitimasi hasil pemungutan suara ulang.
Gubernur juga mengapresiasi kesiapsiagaan petugas di lapangan serta kedewasaan masyarakat dalam mengikuti proses PSU.
Ia menilai, pelaksanaan ulang ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal.
“Ini adalah pembelajaran politik yang mahal. Tapi juga berharga. Dengan PSU ini, kita bisa buktikan bahwa Barito Utara mampu berdemokrasi secara matang, tanpa konflik,” ujarnya.
Gubernur Agustiar Sabran pun menutup arahannya dengan pesan damai. “Mari sambut hasil PSU dengan lapang dada. Demokrasi harus mengajarkan kita dewasa dalam berbeda, dan bijak dalam menerima,” pungkasnya.
(Sya'ban)
