PALANGKA RAYA – Kepala Bapperida sekaligus Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan perlunya mengubah paradigma bahwa konservasi lingkungan bukanlah hambatan, melainkan modal dasar pembangunan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan dalam sambutan pembukaan FGD Penyusunan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya, Kamis, 14 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Leonard menekankan posisi strategis Kalimantan Tengah yang memiliki hutan tropis terbesar di Indonesia.
Menurutnya, hal ini memberikan tanggung jawab besar dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) melalui inisiatif REDD+.
“Kalimantan Tengah memiliki hutan tropis terbesar di Indonesia, sehingga memegang peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui inisiatif REDD+,” ujar Leonard.
Leonard menyampaikan pandangan progresifnya tentang hubungan antara konservasi dan pembangunan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh dianggap sebagai penghambat kemajuan daerah.
“Menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi modal dasar dan sektor penopang bagi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Leonard menambahkan pentingnya keselarasan antara aspek ekonomi dan konservasi dalam setiap langkah pembangunan.
“Pembangunan ekonomi harus dapat sejalan dan beriringan dengan upaya konservasi,” tambahnya.
Leonard menjelaskan visi strategis di balik penyusunan Rencana Aksi REDD+. Menurutnya, dokumen ini tidak hanya bertujuan mencapai target penurunan emisi, tetapi juga membuka peluang akses pendanaan karbon internasional.
“Dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi (Provinsi atau Sub Nasional) yang akan dirancang merupakan upaya strategis dan sistematis tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, namun sekaligus menjadi upaya kita membuka peluang akses terhadap pendanaan karbon,” jelas Leonard.
Leonard menyampaikan bahwa FGD ini menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pihak terkait lainnya.
Melalui forum ini, Leonard berharap Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Leonard menegaskan bahwa FGD ini dirancang untuk menghimpun informasi, saran, dan masukan terkait progres penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung target nasional.
(Sya'ban)
