PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi menyiapkan strategi mitigasi fiskal yang matang, menyusul adanya pemangkasan anggaran belanja daerah lebih dari Rp1,3 triliun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Kasri Yani, dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025, mengatakan pemangkasan ini tidak boleh mengganggu stabilitas fiskal maupun kewajiban belanja wajib (mandatory spending) pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi harus mampu memastikan bahwa penyesuaian belanja ini tidak berdampak serius terhadap belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Demokrat menilai pengurangan anggaran justru banyak menyasar belanja modal. Data yang dipaparkan menunjukkan belanja gedung dan bangunan dipangkas Rp495 miliar, sedangkan belanja jalan, jaringan, dan irigasi berkurang Rp462 miliar.
“Kami meminta kejelasan bagaimana Pemprov menjaga kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tengah berkurangnya belanja modal secara signifikan,” tegasnya.
Selain soal belanja, Demokrat juga menyoroti target tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 miliar yang disepakati dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD sebelumnya.
Menurut Demokrat, kenaikan target tersebut harus dibarengi strategi realistis agar tidak sebatas angka di atas kertas.
“Fraksi Demokrat ingin penjelasan bagaimana cara Pemprov merealisasikan tambahan target PAD itu, dan jangan sampai berimplikasi menambah beban rakyat kecil,” jelas Kasri Yani.
Meski kritis, Demokrat tetap memberi dukungan terhadap program prioritas Pemprov Kalteng, seperti Betang Cerdasyang menjanjikan sekolah gratis, kuliah gratis, dan program Satu Keluarga Satu Sarjana.
Namun, Demokrat berharap program pendidikan itu bisa menjadi filter agar lulusan diarahkan pada bidang studi yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan mendorong lahirnya tenaga kerja mandiri.
“Program ini jangan hanya melahirkan lulusan, tetapi harus melahirkan SDM yang bisa terserap di dunia kerja maupun mampu membuka lapangan kerja,” tambahnya.
Di tengah menurunnya volume APBD, Demokrat mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam menggali sumber PAD. Hanya saja, partai ini menekankan agar inovasi fiskal tidak berpotensi membebani masyarakat kecil dan menengah.
“Pemprov harus melakukan terobosan, tetapi tetap berpihak pada rakyat. Jangan sampai masyarakat menanggung beban tambahan akibat penurunan belanja daerah,” pungkas Kasri Yani.
(Sya'ban)
27 Mei 2026
08:35
