PALANGKA RAYA – Penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari target. Hingga pertengahan tahun ini, rata-rata realisasi belum menyentuh 50 persen.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menyebut kondisi ini sudah menjadi perhatian dewan. Ia meminta mitra kerjanya di OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran bisa mencapai target.
“Rata-rata di bawah 50 persen, dan kemarin sudah ditanyakan juga. Bukan berarti tidak ada yang dikerjakan, kemarin memang belum, bulan ini mulai dikerjakan. Insha Allah bulan depan memenuhi target,” kata Sutik, Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran bukan semata persoalan kinerja OPD. Hambatan utama, kata dia, berasal dari keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Karena kemarin sama-sama nunggu dana dari pusat. Jadi mau digunakan tapi ada pengurangan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II pada Senin, 28 Juli 2025, Pemerintah Provinsi Kalteng mencatat serapan APBD per 30 Juni 2025 baru Rp 2,23 triliun atau 21,88 persen dari total pagu Rp 10,22 triliun. Realisasi fisik tercatat 27,73 persen.
Tiga OPD dengan belanja tertinggi adalah Dinas Pendidikan dengan serapan Rp 1,05 triliun atau 45,85 persen dari pagu Rp 2,29 triliun; Biro Administrasi Pimpinan Setda Rp 2,02 miliar atau 43,32 persen dari pagu Rp 4,67 miliar; serta Badan Penghubung Provinsi Rp 6,07 miliar atau 40,71 persen dari pagu Rp 14,92 miliar.
Di tingkat kabupaten/kota, serapan APBD mencapai Rp 6,99 triliun atau 28,37 persen dari total Rp 24,64 triliun, dengan realisasi fisik 31,49 persen. Kabupaten Sukamara mencatat serapan tertinggi, yakni Rp 286,12 miliar atau 37,74 persen dari pagu Rp 758,14 miliar. Disusul Gunung Mas Rp 478,46 miliar atau 35,39 persen dari pagu Rp 1,35 triliun, serta Katingan Rp 543,02 miliar atau 34,84 persen dari pagu Rp 1,55 triliun.
Sementara realisasi APBN Pemprov Kalteng baru Rp 388,99 miliar atau 10,43 persen dari pagu Rp 3,72 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) baru terserap Rp 99,13 miliar atau 18,41 persen dari total Rp 538,5 miliar.
(Syauqi)
