PALANGKA RAYA – Proyeksi pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Kalimantan Tengah (Kalteng) 2025 mencapai lebih dari Rp8,5 triliun. Namun, belanja daerah masih meninggalkan defisit sekitar Rp365 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah sama.
“Fraksi NasDem meminta agar strategi pembiayaan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tidak membebani keuangan daerah di masa depan,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Raudah, dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kalteng.
Selain soal pembiayaan, Nasdem juga menyoroti pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi. Fraksi mendukung langkah pemerintah mengantisipasi dampak inflasi, perubahan ekonomi global, hingga kebijakan nasional.
“Perlu koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat distribusi logistik, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.
Fraksi NasDem menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurut mereka, Perubahan APBD harus selaras dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera, sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045.
Adapun rincian Perubahan APBD 2025 mencatat pendapatan daerah lebih dari Rp8,5 triliun, defisit Rp365 miliar, penerimaan pembiayaan Rp378 miliar, serta SiLPA sebesar Rp378 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tercatat Rp13 miliar, termasuk pembayaran utang daerah.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
