PALANGKA RAYA – Upaya menghadirkan regulasi daerah yang selaras dengan aturan nasional terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan jajaran Satpol-PP Seruyan dalam kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digelar di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.
Kasat Pol-PP Kabupaten Seruyan, Agus Supriadi, didampingi Kabid Penegak Perda, Fenny Meiselly, hadir langsung dalam forum penting tersebut. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, perangkat daerah terkait, Kabag Hukum, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat.
Ada tiga Raperda strategis yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yang bertujuan memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, yang akan memperkuat peran Satpol-PP dalam menjaga kenyamanan warga. Ketiga, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur tata kelola aset daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Melalui proses harmonisasi ini, seluruh rancangan aturan daerah diharapkan tidak hanya sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Regulasi yang harmonis akan memperkuat pelayanan publik, menjamin perlindungan masyarakat, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik,” ujar salah satu peserta dalam kegiatan tersebut.
Dengan adanya harmonisasi ini, Kabupaten Seruyan berkomitmen menghadirkan perda yang tidak hanya sekadar aturan, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
(ASY)
17 Mei 2026
18:16
