PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Edy menjelaskan, koreksi terhadap pendapatan daerah menjadi Rp8,512 triliun dilakukan berdasarkan data riil, tren historis, dan proyeksi ekonomi yang terukur.
“Target disusun secara realistis dengan memperkuat sistem monitoring harian, digitalisasi pajak, dan koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan APBD konsisten,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya optimalisasi belanja dilakukan dengan menyesuaikan kembali pagu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memperhatikan belanja wajib, kegiatan strategis, serta program prioritas seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan.
Terkait rendahnya realisasi belanja modal, Edy menegaskan percepatan akan dilakukan agar target pembangunan infrastruktur tetap tercapai.
“Belanja modal strategis akan dipacu dalam tahapan perubahan APBD agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam aspek pembiayaan, Pemprov menempatkan instrumen daerah sebagai penguat kesinambungan pembangunan, mulai dari menutup defisit, mendukung investasi produktif, hingga memperkuat BUMD.
Penyertaan modal, menurutnya, akan diarahkan untuk mendorong kinerja BUMD agar semakin berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Pemprov juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran transfer daerah berjalan tepat waktu dan sesuai alokasi.
“Koordinasi intensif, pelaporan akurat, serta penyelarasan program dengan kebijakan fiskal nasional menjadi kunci menjaga keberlangsungan pendanaan pembangunan di daerah,” ujar Edy.
Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, tidak hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
(Sya'ban)
