KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Ruang Rapat Bupati. Rakor ini membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sekaligus evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah Tahun 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan diikuti kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta seluruh pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah agar lebih serius mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, masih banyak daerah dengan harga beras tinggi, sehingga Pemda harus memastikan distribusi beras subsidi ini benar-benar sampai ke masyarakat hingga ke tingkat desa.
Ia mengungkapkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Pada minggu kedua Agustus 2025 tercatat 193 kabupaten/kota, sementara di minggu ketiga meningkat menjadi 200 kabupaten/kota.
“Meski jumlah daerah yang harga berasnya menurun juga bertambah, namun tren kenaikan harga beras ini perlu jadi perhatian serius,” tegasnya.
Data BPS menunjukkan, pada minggu ketiga Agustus, terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tercatat stabil. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi masih didominasi cabai merah, bawang merah, dan beras di Pulau Jawa serta Sumatera. Sementara di luar Jawa dan Sumatera, inflasi banyak dipicu cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.
Di Kapuas sendiri, Sekretariat TPID mencatat inflasi bulan Juli 2025 didorong beberapa komoditas, dalam keterangannya Jumat 29 Agustus 2025, di antaranya bawang merah dengan andil 0,52 persen, sigaret kretek mesin 0,32 persen, cabai rawit 0,31 persen, kopi bubuk 0,23 persen, serta mie instan 0,18 persen.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Daerah Kapuas melakukan pemantauan dan pelaporan harga pangan secara harian melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Selain itu, Pemda juga mengembangkan produksi hortikultura khususnya aneka cabai, serta memperkuat lumbung pangan berbasis varietas unggul nasional dan lokal.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membangun komitmen bersama menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Upaya pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut langsung kestabilan ekonomi rumah tangga masyarakat,” demikian penegasan yang mengemuka dalam rakor tersebut. (ds)
