PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang menyusun Draft Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sebagai pedoman pengelolaan sampah daerah secara jangka panjang.
Sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen, DLH akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) guna melakukan validasi dan klarifikasi data serta pembahasan arah rencana induk dan kebijakan, di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat 10 Oktober 2025.
Pelaksanaan FGD diikuti sejumlah pemangku kepentingan DLH Kalteng, DLH Palangka Raya, DLH Katingan, DLH Lamandau, DLH Kotawaringin Timur, DLH Kotawaringin Barat, DLH Sukamara, DLH dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, DLH Pulang Pisau, DLH Kapuas,
DLH Barito Utara, DLH Barito Selatan, DLH Barito Timur, DLH Murung Raya, DLH Kehutanan dan Perhubungan Gunung Mas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Joni Harta dalam hal ini diwakili, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tumi Hassi mengatakan, sebagaimana di ketahui bersama, pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang sangat krusial dan kompleks.
“Tidak hanya menyangkut aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta untuk mendukung target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya menyusun Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Dokumen ini tidak hanya akan menjadi acuan kebijakan dan perencanaan di tingkat provinsi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan arahan strategis bagi kabupaten/kota dalam menyusun rencana-rencana turunannya, seperti Jakstrada, rencana pengelolaan TPA, hingga skema kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat,”tambahnya.
Oleh karena itu, FGD hari ini memiliki arti yang sangat penting. Kehadiran dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota adalah wujud nyata komitmen dan sinergi antarlevel pemerintahan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami sangat mengharapkan masukan, saran, serta informasi lapangan dari daerah masing-masing agar dokumen yang disusun benar-benar bersifat partisipatif, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” lanjutnya.
Selain itu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Penyusun dari Universitas Palangka Raya atas kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik hingga saat ini.
“Harapan kami, kerja sama ini akan menghasilkan dokumen yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis dan operasional bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah,” ungkapnya. (yud)
