PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan efektivitas belanja pemerintah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalteng, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Leonard menuturkan bahwa situasi ekonomi global dan nasional yang dinamis menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih cermat dan inovatif dalam mengelola kebijakan fiskal.
Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 7,3 persen pada 2029, sejalan dengan target nasional sebesar 8 persen pada tahun yang sama.
“Tantangan pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah ke depan semakin berat, bahkan lebih menantang dibanding periode sebelumnya,” ujar Leonard.
Ia menilai, keterbatasan kapasitas fiskal akibat penurunan dana transfer dari pusat tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat laju pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal.
“Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki. APBD provinsi, kabupaten/kota, dana desa, dan APBN melalui instansi vertikal, jika digabungkan, nilainya mencapai Rp33,9 triliun. Ini adalah potensi besar yang harus diarahkan secara efektif,” jelasnya.
Leonard menekankan bahwa belanja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengeluaran, tetapi juga sebagai stimulus utama untuk menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Modal government expenditure yang dapat dikendalikan dan diarahkan, walaupun nominalnya berkurang, harus dioptimalkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi melalui disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi,” tegas Leonard.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Rakor Percepatan Pertumbuhan Ekonomi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal daerah.
Forum tersebut juga dimaksudkan untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sembilan langkah konkret dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut mencakup percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi dan penerimaan negara bukan pajak, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga pokok, perluasan lapangan kerja, pencegahan ekspor-impor ilegal, peningkatan produktivitas daerah, penguatan industri manufaktur, serta kemudahan perizinan usaha.
Leonard berharap, melalui forum koordinasi ini, seluruh pihak dapat menyamakan persepsi dan komitmen dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang berorientasi hasil.
“Kita harus memastikan setiap kegiatan pemerintah memberikan efek berganda terhadap ekonomi masyarakat. Tidak hanya cepat dalam serapan anggaran, tetapi juga efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Leonard menegaskan bahwa keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkeadilan. Sinergi, kolaborasi, dan efektivitas kebijakan menjadi kunci agar Kalimantan Tengah mampu tumbuh kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
(Sya'ban)
