PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi penurunan Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Salah satu upaya yang ditempuh ialah melakukan efisiensi dan realokasi sejumlah pos belanja daerah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung, menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026, khususnya terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tujuan kemandirian fiskal.
Ia menjelaskan, dorongan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sejalan dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah provinsi dalam membangun APBD yang sehat dan mandiri guna menunjang pembangunan di berbagai sektor.
“Hal ini tentunya juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan APBD yang sehat dan mandiri guna mendukung pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya Leo saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.
Terkait penurunan Dana Transfer Umum yang sebelumnya telah diperkirakan, Leonard mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah efisiensi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan antisipasi dengan melakukan penghematan belanja, seperti belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, renovasi gedung-gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan belanja lainnya untuk dilakukan realokasi anggaran,” ucapnya.
Menurut Leonard, realokasi tersebut difokuskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung program-program prioritas pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal.
(Syauqi)
