LAMANDAU – Perubahan sistem absensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau rupanya menjadi perhatian serius pimpinan daerah. Rabu 22 Oktober 2025, Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi besar, yakni Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk evaluasi atas penerapan sistem kerja baru yang mulai diberlakukan sejak awal bulan. Pemerintah daerah diketahui tengah mengubah pola absensi pegawai dari sistem manual ke sistem digital berbasis aplikasi.
Dalam sidaknya, Wabup berbicara langsung dengan sejumlah ASN dan pejabat struktural. Ia menegaskan bahwa perubahan sistem bukan berarti memberi kelonggaran terhadap kedisiplinan.
“Perubahan sistem bukan alasan untuk menurunkan kedisiplinan. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab dan efisiensi kerja,” tegas Wakil Bupati.
Menurutnya, disiplin ASN tidak semestinya diukur dari sekadar kehadiran fisik, tetapi juga dari komitmen dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan tugas tepat waktu.
Wabup juga memantau kondisi sarana dan prasarana di dua dinas tersebut. Dari ruang kerja hingga fasilitas pelayanan publik, ia menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama perawatan fasilitas dan kebersihan lingkungan kerja.
“Sarana kerja yang baik harus sejalan dengan kinerja yang maksimal. Pemerintah sudah memberikan dukungan fasilitas, tinggal bagaimana pegawai memanfaatkannya dengan optimal,” ujarnya.
Beberapa pegawai yang ditemui di lapangan menyebut, penerapan sistem absensi digital memang masih menghadapi sejumlah kendala teknis, seperti jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah. Namun mereka mengaku mendukung kebijakan tersebut selama tidak menghambat aktivitas kerja.
Dari hasil peninjauan, Hamid menegaskan akan terus memantau pelaksanaan sistem baru ini agar tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas.
“Perubahan sistem harus membawa hasil nyata. Jangan sampai hanya mengganti metode, tapi semangat kerja malah menurun,” tutupnya.
Kebijakan baru ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lamandau mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dan transparansi. (andre)
