SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar mempertanyakan belum memasukkan sejumlah desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ke dalam program penyaluran listrik, meski usulan dan survei lapangan telah dilakukan sejak 2023.
Dewan Dapil 1 Kotim ini menyoroti Desa Bangkuang Makmur yang telah mengajukan permohonan sejak 2023 dan disurvei PLN pada Agustus 2024. Namun hingga akhir 2025, belum ada kepastian mengenai pembangunan jaringan listrik.
Di sisi lain, 12 desa lain telah ditetapkan masuk program realisasi untuk tahun 2025 dan selesai 2026.
“Masyarakat Bangkuang Makmur bermohon sejak 2023, kemudian Agustus 2024 sudah disurvei. Tapi sampai sekarang belum ada listrik. Kenapa 12 desa lain bisa masuk duluan? Sejak kapan desa–desa itu diusulkan?,” tegas Kurniawan, Rabu 26 November 2025
Politisi PAN ini menilai desa–desa di MB Ketapang justru lebih dekat dengan pusat kota dan memiliki akses lebih baik dibanding beberapa desa lain yang masuk prioritas pembangunan jaringan listrik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar pemilihan desa–desa prioritas tersebut. “Kenapa yang jauh dikerjakan, yang dekat tidak,” ujarnya.
Ia menegaskan kebutuhan masyarakat desa yang ada di MB Ketapang terhadap listrik sama mendesaknya dengan daerah lainnya, sehingga tidak boleh terus tertinggal.
DPRD Kotim berkomitmen mengawal persoalan ini hingga PLN memberikan kejelasan mengenai jadwal dan prioritas penyaluran listrik ke desa–desa di MB Ketapang, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera dipenuhi.
Sementara itu dalam rapat dengan pendapata yang digelar Senin 24 November 2025 bersama PLN diungkapkan sebanyak 12 desa masuk dalam program pembangunan jaringan listrik tahun 2025 dan selesai Maret 2026, untuk Kecamatan Bukit Santuai yakni Tumbang Batu, Luwuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Torung, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Sapia, Tumbang Kania, Tumbang Payang dan Tumbang Saluang. Sedangkan Kecamatan Cempaga Hulu yaitu Selucing dan Tumbang Koling. (nardi)
