PALANGKA RAYA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) segera mengirim Kepala Dinas (Kadis) ESDM ke Jakarta. Permintaan ini bertujuan untuk menghitung dan memvalidasi data desa di Kalteng yang hingga kini belum teraliri listrik.
Bahlil menyoroti masih banyaknya wilayah di Indonesia yang belum menikmati akses listrik, meskipun negara ini telah merdeka puluhan tahun.
“Listrik kita masih ada 5.700 desa, 4.400 dusun yang belum ada listriknya. Bayangkan, negara sudah hadir 80 tahun, masih ada desa yang belum ada listrik,” kata Bahlil saat membuka Musda ke-XI Golkar Kalteng di Swiss-belhotel Danum Palangka Raya, Sabtu, 29 November 2025.
Secara spesifik untuk Kalteng, Bahlil mengakui bahwa masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Saat ini kata dia,
rasio elektrifikasi sudah mencapai 99 namun di daerah 3T baru 89 persen.
“Saya tahu di Kalteng juga banyak. Elektrifikasi kita 99 persen, tapi daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) baru 89 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Bahlil mendesak kerja sama pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dasar ini.
“Maka Pak Gub, kalau boleh kirim Kadis ESDM-nya ke kami untuk segera kita menghitung berapa desa yang belum ada listriknya di seluruh wilayah Kalteng,” ujarnya.
Menurut Bahlil, ketiadaan listrik menghambat kemajuan pendidikan dan teknologi di daerah. Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi dalam pembangunan nasional.
“Kita listrikkan mereka, karena tidak mungkin kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dengan teknologi dan IT di sekolah-sekolah kalau tidak ada listrik, bagaimana cerita?” kata Bahlil.
Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga mengkritik pendekatan kebijakan yang sering kali terlalu terpusat di ibu kota. Ia menekankan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowi, kebijakan tidak boleh lagi menggunakan “selera Jakarta” yang mengabaikan realitas daerah.
“Selama ini selalu Jakarta menunya terlalu banyak. Seolah-olah apa yang ada di Jakarta sama dengan Kalteng, sama dengan Maluku, sama dengan Papua. Padahal itu perbedaan antara bumi dan langit,” tegas Bahlil.
Ia menambahkan, sudah saatnya kebijakan yang dibuat pemerintah pusat benar-benar menyasar kondisi riil masyarakat di seluruh pelosok negeri.
“Sudah saatnya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang langsung mengena sasaran kondisi masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu yang Golkar sedang perjuangkan dengan Presiden Prabowo, sudah barang tentu dengan partai lain,” pungkasnya.
(Syauqi)
27 Juni 2026
09:01
