PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan bahwa usulan Gubernur terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan telah mendapat persetujuan dari tiga kementerian terkait. Meski demikian, hingga saat ini surat resmi persetujuan tersebut masih dalam proses administrasi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, mengungkapkan bahwa secara prinsip permintaan tersebut telah disetujui. Namun, pihaknya masih menunggu dokumen resmi sebagai dasar pelaksanaan.
“Pada intinya sudah disetujui di tiga kementerian, hanya saja surat resminya belum kami terima. Pengajuan sudah dilakukan dan tinggal menunggu proses lebih lanjut,” ucapnya Senin 23 Februari 2026, malam.
Terkait besaran anggaran, nilainya bervariasi karena akan didistribusikan ke sejumlah perangkat daerah. Meski belum merinci secara detail, ia memastikan totalnya cukup signifikan.
“Yang jelas nilainya lebih dari Rp400 miliar dan akan dibagi ke beberapa instansi. Detailnya nanti akan kami sampaikan setelah ada pembaruan resmi,”tambahnya.
Alokasi tersebut merupakan bagian dari DBH dan Sumber Daya Hutan (SDH) serta Dana Reboisasi (DR) sektor kehutanan untuk tahun anggaran 2026. Sementara untuk 2025, anggaran telah terealisasi sepenuhnya.
“Selain itu, Pemprov Kalteng juga akan menerima delapan unit bus khusus hasil dukungan Kementerian Kehutanan melalui skema DBH Kehutanan. Kendaraan tersebut dirancang bukan sebagai bus transportasi biasa, melainkan sebagai layanan kesehatan keliling,” lanjutnya.
Totalnya delapan unit. Fungsinya semacam ambulans, tetapi bisa menjadi rumah sakit keliling. Bus tersebut dilengkapi fasilitas medis yang memungkinkan pelayanan kesehatan dasar hingga tindakan tertentu, seperti perawatan gigi dan praktik dokter spesialis.
“Kehadirannya diharapkan mampu menjangkau wilayah kecamatan yang aksesnya relatif memungkinkan, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh layanan kesehatan lebih dekat,” tuturnya.
Minimal bisa menjangkau kota-kota kecamatan yang aksesnya memungkinkan. Nanti masyarakat desa bisa datang ke titik layanan yang lebih dekat,” tambahnya. Realisasi pengadaan delapan unit bus tersebut ditargetkan berlangsung pada tahun 2026.
“Saat ini prosesnya masih berjalan dan diharapkan rampung pada pertengahan hingga akhir tahun. Masih dalam proses tahun ini. Mudah-mudahan pertengahan atau paling lambat akhir tahun sudah terealisasi,” ungkapnya. (yud)
29 Juni 2026
15:02
