SAMPIT – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk bersubsidi kepada petani kembali menjadi sorotan. Ketua Aliansi Pemuda Kotawaringin Timur (Kotim), Anton Al Sudani, meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait memperketat pengawasan agar bantuan subsidi yang diperuntukkan bagi petani tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan.
Menurut Anton, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju kepada SPBU maupun distributor ketika terjadi kelangkaan atau persoalan distribusi. Namun di sisi lain, dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penerima subsidi justru jarang mendapat perhatian serius.
“Kalau memang ada petani yang kedapatan menjual kembali BBM subsidi atau pupuk subsidi yang mereka terima, maka distribusinya harus dihentikan. Jangan sampai hak yang diberikan negara untuk mendukung produktivitas pertanian malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” kata Anton, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menilai, alokasi pupuk subsidi maupun BBM yang diberikan kepada petani pada dasarnya telah dihitung berdasarkan kebutuhan lahan dan alat produksi yang digunakan. Karena itu, apabila muncul permintaan yang tidak masuk akal atau melebihi kebutuhan riil, hal tersebut patut menjadi perhatian.
Anton mencontohkan adanya permintaan BBM subsidi dalam jumlah besar yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan operasional alat pertanian yang telah terdata.
“Ada yang sampai meminta dua tangki BBM. Padahal kebutuhan harian alat mereka bisa dihitung. Kalau kebutuhan sebenarnya sudah jelas, lalu kenapa harus meminta dalam jumlah yang berlebihan? Ini yang harus diawasi,” ujarnya.
Menurutnya, jika pengawasan tidak diperketat, maka potensi penyalahgunaan subsidi akan terus terjadi dan merugikan petani lain yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi mengganggu distribusi serta ketersediaan BBM dan pupuk bersubsidi di lapangan.
Anton juga mengkritik sejumlah pihak yang selama ini lebih sering menyalahkan SPBU dan distributor saat terjadi persoalan distribusi subsidi. Padahal, kata dia, dugaan penjualan kembali pupuk subsidi maupun permintaan BBM yang tidak wajar oleh oknum penerima bantuan juga perlu menjadi perhatian.
“Selama ini DPRD sering menyoroti SPBU dan distributor. Tapi ketika banyak pupuk subsidi beredar kembali dari tangan petani atau ada permintaan BBM yang tidak masuk akal, itu jarang disoroti. Padahal persoalan ini juga harus dibuka dan diawasi bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi dan verifikasi secara berkala terhadap penerima subsidi. Dengan demikian, bantuan yang berasal dari anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani, bukan untuk diperjualbelikan kembali.
(Jimmy)
