JAKARTA— Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam rangka pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah (RKA-RKP) Kemensos Tahun Anggaran 2027.
Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos beserta jajaran Kementerian Sosial lainnya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi mendalam terkait arah kebijakan perlindungan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sengkarut Data Kemiskinan: Kemensos Diminta Serius Benahi DTSEN
Poin utama yang menjadi atensi keras Alimudin adalah urgensi pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai rujukan tunggal dalam pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos), DTSEN dinilai masih menyisakan banyak masalah di tingkat tapak.
“Eksekusi program yang basisnya DTSEN ini harus disikapi dengan serius. Faktanya di lapangan, kami masih menemukan data yang tidak akurat. Banyak warga yang seharusnya masuk dalam klasifikasi desil 1 sampai 4 untuk menerima bansos, justru tidak ter-cover,” ujar Alimudin.
Sebaliknya, legislator asal Maluku ini mengungkapkan bahwa nama-nama warga yang secara ekonomi sudah tidak layak menerima bantuan, justru masih tercantum di dalam DTSEN. Kolatlena menegaskan, sinkronisasi dan pembaruan data yang karut-marut ini tidak boleh ditunda demi keadilan sosial.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi pembangunan yang sangat besar dan tulus untuk menyasar seluruh rakyat, terutama yang berada di kategori miskin ekstrem melalui PKH, bansos, rehabilitasi rumah, hingga program Sekolah Rakyat. Jangan sampai visi mulia ini terhambat di tataran eksekusi hanya karena data yang tidak akurat,” tegas Alimudin.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini meminta Kemensos dan seluruh lembaga terkait untuk “seirama” dan berserius penuh membantu Presiden merealisasikan program politiknya yang pro-rakyat, termasuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perjuangkan Wilayah 3T, Desak Realisasi ‘Sekolah Rakyat' di Maluku
Sebagai representasi masyarakat Maluku, Alimudin juga menyoroti aspek pemerataan pembangunan sosial bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ia mendesak agar Kemensos memberikan perhatian khusus terhadap usulan-usulan yang datang dari Pemerintah Daerah (Pemkab/Pemkot) di Provinsi Maluku agar bisa masuk dalam program prioritas nasional.
Secara khusus, Alimudin mengulas perkembangan program intervensi pendidikan berbasis sosial, yakni Sekolah Rakyat yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan akar rumput di Maluku.
Dalam penjelasannya mengenai pemerataan program di daerah pemilihannya, Alimudin merincikan bahwa pada tahun lalu, program Sekolah Rakyat telah sukses terealisasi di tiga wilayah di Maluku, yakni Kota Tual, Maluku Tengah, dan Kota Ambon.
Keberhasilan tersebut akan terus berlanjut seiring dengan target penetapan program di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Desember tahun 2026 ini.
“Dengan masuknya SBT dan Maluku Tenggara yang akan ditetapkan pada Desember nanti, berarti total sudah ada 5 wilayah di Maluku. Kami minta agar baik usulan baru maupun proses yang sedang berjalan dari Maluku ini benar-benar diperhatikan dan direalisasikan karena Maluku sangat layak,” paparnya tegas.
Haru dan Air Mata untuk Anak-Anak di Garis Depan Nusantara
Suasana rapat sempat khidmat saat Alimudin menceritakan pengalamannya dalam beberapa kali Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi VIII saat meninjau langsung Sekolah Rakyat.
Alimudin menyaksikan sendiri bagaimana negara hadir memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup, mulai dari asrama, fasilitas belajar, hingga makanan dan minuman gratis. Bahkan, orang tua siswa turut mendapatkan intervensi bantuan dari pemerintah.
“Terus terang saya terharu dan merasa bangga terhadap Pak Prabowo. Beliau memikirkan sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Bagaimana cara memuliakan masyarakat miskin ekstrem dengan memberikan akses pendidikan yang sangat baik. Ini adalah cermin sejati bagaimana negara seharusnya memperlakukan rakyatnya,” ungkapnya dengan nada emosional.
Namun di saat yang sama, Alimudin mengaku sedih dan meneteskan air mata mengingat realitas pahit yang masih membayangi wilayah 3T di Maluku, Papua, dan NTT. Di wilayah-wilayah terluar tersebut, angka anak putus sekolah masih sangat tinggi akibat jerat kemiskinan.
“Di sana, banyak anak-anak yang hampir tidak punya cita-cita untuk masa depan mereka karena ketidakmampuan secara ekonomi. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat ini sangat cocok dan mendesak untuk diperbanyak di wilayah 3T seperti Maluku, Papua, dan NTT. Kami meminta Kemensos memastikan usulan pemerintah daerah di Maluku segera dieksekusi secara nyata,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Menutup intervensinya, Alimudin juga menitipkan empat poin krusial kepada Kemensos RI demi memperkuat infrastruktur sosial di Provinsi Maluku.
Selain perluasan Sekolah Rakyat, Kolatlena mendesak realisasi pembangunan Sentra Kemensos di Maluku, pengadaan kendaraan operasional teknis untuk Dinas Sosial Provinsi, optimalisasi program Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta penguatan layanan sosial pendukung lainnya.
Catatan dan usulan strategis dari perwakilan Maluku ini menjadi poin penting yang diadopsi Komisi VIII DPR RI untuk dikawal bersama Kemensos dalam penyusunan RKA-RKP ke depan.
Melalui kritis Alimudin Kolatlena ini, Komisi VIII DPR RI berharap Kemensos mampu menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo, sehingga program-program strategis seperti Sekolah Rakyat dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat miskin ekstrem di seluruh pelosok Nusantara.
(Adista)
