PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, mengkritik ketidakjelasan fungsi pengawasan legislatif dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia mengakui pihak DPRD tidak memiliki peran kontrol secara langsung lantaran regulasi program tersebut langsung memangkas jalur dari pemerintah daerah ke tingkat pemerintah desa.
​Sudarsono mengungkapkan, skema program yang melibatkan langsung aparatur desa tersebut membuat posisi DPRD Kalteng menjadi terbatas, bahkan hanya bisa sebatas menyumbangkan rekomendasi ataupun saran normatif.
“Kita mungkin tidak punya peran secara langsung ya, karena ini lahir dari pemerintah bahkan melibatkan pemerintah desa. Yang kita saya sendiri bingung kita perannya di mana. Kita hanya memberikan saran-saran saja sebenarnya,” ujar Sudarsono usai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Jumat, 26 Juni 2026.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada daerah, Sudarsono memberikan masukan tegas agar program Kopdes Merah Putih tidak dipaksakan berjalan serentak tanpa perencanaan yang matang di seluruh daerah. Ia mengkhawatirkan anggaran desa akan terganggu jika program ini dipaksakan di wilayah pelosok yang tidak memiliki potensi.
“Makanya kalau saran saya adalah, laksanakan Kiperasi Merah Putih ini ditempat yang memang punya potensi maju, di desa–desa yang lebih maju dulu. Jangan sampai disamaratakan dengan pelosok yang enggak punya potensi sama sekali,” tegasnya.
Ia mewanti-wanti, jika program ini dijalankan tanpa skala prioritas yang bertahap, dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur mendasar justru akan habis tersedot untuk operasional koperasi yang belum jelas produktivitasnya.
“Saran saya bertahap. Kalau tidak, bisa menganggu pembangunan desa, karena uangnya untuk koperasi, untuk pembangunan fisik koperasi segala macam tidak ada pembangunan fisik (desa),” pungkasnya.
(Syauqi)
5 Juni 2026
18:09
