PALANGKA RAYA – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalteng diwarnai kekecewaan dari anggota banggar, Selasa, 28 Juli 2026.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, dibuat berang lantaran agenda krusial tersebut tidak dihadiri secara langsung oleh jajaran pimpinan kunci eksekutif.
​Kekecewaan Ampera memuncak setelah ia mendapati jalannya rapat minim kehadiran pejabat definitif, khususnya Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, serta sejumlah kepala instansi strategis yang hanya diwakilkan oleh staf atau pejabat eselon di bawahnya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) bahkan dilaporkan tidak tampak hadir dalam forum tersebut.
“Banyak yang mewakili, Sekda tidak hadir hanya hadir BPKAD. Bapenda enggak ada, Bapperida engga ada. Ya artinya enggak serius saya anggap,” tegas Ampera.
Melihat minimnya komitmen dan keseriusan dari pihak eksekutif dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah, Ampera memilih mengambil sikap tegas dengan meninggalkan ruang rapat (walk out) di tengah jalannya pembahasan.
“Ya atinya tidak serius saya anggap. Eggak tau di dalam (masih pembahasan) saya walk out aja. Banyak yang tidak serius banyak yang mewakili aja,” ujarnya.
Menurutnya, rapat tersebut sangat penting guna menyelaraskan arah kebijakan fiskal, menetapkan plafon anggaran, Penyusunan RKA-SKPD dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan publik.
Aksi protes ini menyoroti rendahnya tingkat kehadiran unsur pimpinan TAPD dalam agenda legislatif yang memegang peranan vital bagi pembangunan daerah.
(Syauqi)
29 Juni 2026
21:27
