KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memaparkan kondisi kemiskinan sekaligus berbagai program penanggulangan kemiskinan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2026.
Paparan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas, Richard, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Jumat, 4 September 2026.
Dalam paparannya, Richard menyampaikan gambaran umum kondisi sosial ekonomi masyarakat, realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Gunung Mas memiliki 12 kecamatan, 13 kelurahan, 114 desa, 488 RT, dan 103 RW.
Jumlah penduduk tercatat sekitar 148,23 ribu jiwa. Sementara tingkat kemiskinan berada pada angka 5,48 persen dan tingkat pengangguran sebesar 3,31 persen.
Adapun indeks gini tercatat 0,235, pendapatan per kapita Rp72.395,2, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,46, angka harapan hidup 73,93 tahun, prevalensi stunting 10,84 persen, serta wasting 2,43 persen.
“Dari sisi anggaran, Pemkab Gunung Mas mengalokasikan Rp173,236 miliar untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
Dari total anggaran ini kata dia, realisasi mencapai sekitar Rp106,997 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada sejumlah perangkat daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.
Salah satunya adalah keterlambatan penetapan APBDes yang berdampak terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejumlah program lainnya.
Selain itu, verifikasi dan validasi data kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan dinilai masih belum optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi kualitas data sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
“Faktor geografis Kabupaten Gunung Mas juga menjadi tantangan tersendiri karena turut memengaruhi distribusi dan harga berbagai kebutuhan masyarakat,”bebernya.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemkab Gunung Mas menjalankan sejumlah program penanggulangan kemiskinan.
Program yang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah, bedah rumah, bantuan sosial, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta program Sekolah Rakyat.
Dalam pemutakhiran data, Pemkab Gunung Mas telah mengajukan permohonan data DTSEN by name by address (BNBA) desil 1–5 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu, untuk program Sekolah Rakyat, telah dilaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Pemkab Gunung Mas juga telah melaksanakan rapat evaluasi tim transisi pelaksanaan Sekolah Rakyat permanen bersama para pemangku kepentingan terkait.
Di sektor pangan, pemerintah daerah melaksanakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah menjelang hari-hari besar keagamaan.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan bahan pokok yang berkualitas dan terjangkau, sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemkab Gunung Mas melakukan penyediaan daging dan telur serta mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui kebun penyangga.
Pengembangan kolam ikan penyangga inflasi juga dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan pangan dan mendukung stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Gunung Mas dalam menangani kemiskinan secara terpadu, mulai dari perbaikan kualitas data, penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan, hingga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. (Ale)
