PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti tajam kesenjangan kualitas pendidikan di Bumi Tambun Bungai. Ketimpangan ini terlihat dari masih banyaknya sekolah yang rusak hingga minimnya tenaga pendidik di wilayah pelosok.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDIP Kalteng, Ferry Khaidir, menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi Pidato Pengantar Gubernur mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I yang digelar pada Kamis, 10 September 2026.
Ferry memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa rata-rata lama sekolah di Kalteng saat ini masih berada pada kisaran 9 tahun. Angka ini secara sederhana menggambarkan bahwa pendidikan rata-rata penduduk baru berada di sekitar jenjang SMP atau sederajat.
“Pada 2025, rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas tercatat 8,96 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara harapan pendidikan dengan pendidikan yang benar-benar ditempuh masyarakat,” kata Ferry.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan kritis dari Fraksi PDIP mengenai keadilan akses pendidikan bagi generasi muda di daerah.
“Pertanyaannya, mengapa anak-anak Kalimantan Tengah belum semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas?” Tanya Ferry.
Ia membeberkan realita di lapangan di mana ketimpangan fasilitas dan akomodasi belajar masih sangat kontras. Di berbagai daerah, masih ditemukan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi total, wilayah yang kekurangan guru, serta sekolah dengan sarana dan prasarana yang jauh dari kata memadai.
“Masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh pendidikan dan masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembelajaran digital,” tambahnya.
Oleh karena itu, Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera menyusun kebijakan pendidikan yang berpihak secara khusus melalui afirmasi bagi daerah-daerah tertinggal, baik dari segi pemenuhan sarana, tenaga pendidik, akses, hingga capaian hasil pendidikan.
“Keadilan bukan berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan adalah memberikan lebih banyak kepada mereka yang memang membutuhkan lebih banyak,” pungkasnya.
(Syauqi)
