PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada ini diperlukan untuk mempercepat proses pencairan dana penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari pemerintah pusat.
Langkah ini merespons kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah menyetujui tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar. Anggaran jumbo tersebut nantinya akan dialokasikan dan dibagi ke tujuh provinsi serta kabupaten/kota terdampak di Indonesia, termasuk Provinsi Kalteng.
“Kita sebagai anggota DPRD Kalteng menyambut positif, bahkan ini peluang dan harapan kita Pemerintah Provinsi untuk segera menindak lanjut ini. Karena memang kondisi kita membutuhkan anggaran ini,” kata Junaidi, Rabu, 16 September 2026.
Junaidi menjelaskan, berdasarkan Kebijakan Umum APBD Perubahan 2026, pemerintah pusat sebenarnya telah mentransfer bantuan sebesar Rp40 miliar untuk penanganan karhutla di Kalteng.
“Namun kalau memang ternyata ada lagi Rp760 yang akan dibagi ke 7 provinsi, ini peluang yang sangat luar biasa. Memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Kalteng bergerak cepat menyusun Perkada sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tujuannya agar anggaran penanganan karhutla tersebut bisa segera dicairkan dan digunakan di lapangan.
“Kalau Memang harus dibaringi dengan Peraturan kepala daerahnya Segera dibuat peraturan kepala daerahnya. Yang penting bagaimana dana ini bisa cepat masuk ke rekening kita kemudian kita manfaatkan untuk penanganan bencana karhutla yang sedang terjadi di wilayah Kalteng,” kata Junaidi.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui tambahan anggaran BTT untuk tujuh provinsi terdampak karhutla.
“Sudah disetujui anggaran dukungan untuk 7 provinsi, kabupaten, kota tambahan belanja tidak terduga sebanyak Rp 760 miliar,” ujar Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Karhutla secara virtual, Selasa, 15 September 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago.
Mendagri menekankan bahwa sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, tambahan anggaran BTT tersebut wajib diarahkan untuk mendukung kebutuhan riil penanganan karhutla di daerah. Menurut Tito, aspek kecepatan menjadi kunci utama agar penanggulangan di lapangan tidak terhambat oleh birokrasi administratif.
“Teknisnya supaya cepat, kami sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah. Jangan sampai nanti uangnya sudah ada nanti disimpan … administrasi ini yang intinya adalah kecepatan penggunaan,” katanya.
Guna mengoptimalkan realisasi anggaran tersebut, kepala daerah diminta membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dengan demikian, tambahan anggaran BTT dapat segera digunakan untuk mendukung penanganan karhutla di daerah.
Di sisi lain, untuk mengoptimalkan penggunaan BTT tersebut, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
