SAMPIT – Pemadaman listrik bergilir kembali dirasakan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi ini mendapat perhatian dari DPRD Kotim yang langsung melakukan komunikasi dengan pihak PLN untuk mengetahui penyebab terganggunya pasokan listrik.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Sampit terkait pemadaman yang kembali terjadi di sejumlah wilayah.
Dari hasil komunikasi tersebut, PLN menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan saat ini dipengaruhi gangguan pada sejumlah pembangkit yang masuk dalam sistem kelistrikan Kalimantan. Akibatnya, kemampuan pasokan listrik belum sepenuhnya normal.
“Katanya ada gangguan teknis pada pembangkit, tetapi kami berharap proses pemulihannya bisa dilakukan secepat mungkin karena masyarakat yang merasakan langsung dampaknya,” ujarnya, Rabu 16 September 2026.
Berdasarkan penjelasan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, gangguan tersebut di antaranya terjadi pada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Timur serta PLTMG Bangkanai.
PLN menargetkan sejumlah pembangkit yang masih dalam tahap pemulihan dapat kembali beroperasi secara bertahap pada minggu ketiga hingga keempat September 2026. Selain itu, tambahan pembangkit sewa juga disiapkan untuk membantu memperkuat pasokan listrik selama masa pemulihan.
Kurniawan menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis perbaikan pembangkit. Menurutnya, kejelasan informasi kepada masyarakat juga menjadi hal penting apabila pemadaman bergilir masih harus dilakukan.
“Kalau memang pemadaman bergilir masih diperlukan, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten. Dengan begitu warga bisa mengatur aktivitasnya, terutama pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik,” katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga meminta PLN melakukan langkah mitigasi secara maksimal agar pemadaman tidak berlangsung terlalu lama maupun terlalu sering.
Ia berharap kondisi tersebut segera berakhir setelah sistem pembangkit kembali normal. Pemulihan harus dipercepat, komunikasi dengan masyarakat diperbaiki, dan pembagian pemadaman kalau memang tidak bisa dihindari harus dilakukan secara proporsional.
“Jangan sampai masyarakat yang terus menanggung dampaknya,” pungkasnya dewan Dapil 1 Kotim ini. (Nardi)
3 Oktober 2026
19:50
