SUKAMARA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara membuat Pemerintah Kabupaten Sukamara mengambil langkah tegas di sektor pendidikan. Pemkab menetapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama sepekan untuk mencegah peserta didik terpapar udara tidak sehat.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 21 hingga 26 September 2026 dan menyasar seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemkab Sukamara, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga pendidikan kesetaraan di wilayah terdampak.
Kebijakan itu dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor 188.45/34/SETDA/IX/2026 tertanggal 18 September 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Sukamara, H. Masduki, S.T.
Bupati Masduki menegaskan, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kabut asap.
“Kita tidak ingin anak-anak tetap belajar seperti biasa di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Kesehatan mereka harus menjadi perhatian utama,” tegas Masduki.
Menurutnya, PJJ merupakan langkah sementara sembari pemerintah terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi karhutla di wilayah Sukamara.
“Ini sifatnya dinamis. Kita akan melihat perkembangan kondisi udara setiap hari. Kalau kondisi sudah membaik, tentu kegiatan belajar mengajar akan kita sesuaikan kembali,” ujarnya.
Selama PJJ, sekolah diminta menggunakan platform atau aplikasi pembelajaran yang selama ini digunakan masing-masing satuan pendidikan. Materi yang diberikan juga harus bersifat esensial dan tidak membebani peserta didik.
Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas dari satuan pendidikan masing-masing. Kehadiran mereka diperlukan untuk memastikan koordinasi, pemantauan pembelajaran serta pelaporan pelaksanaan PJJ tetap berjalan.
Masduki juga meminta para orang tua ikut mengawasi proses belajar anak selama pembelajaran dari rumah.
“Orang tua kita harapkan ikut mendampingi anak-anak, terutama menjaga kesehatan mereka. Kalau ada kendala perangkat atau akses pembelajaran, segera komunikasikan dengan pihak sekolah,” katanya.
Pemkab Sukamara akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ secara berkala. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan memperpanjang atau mengakhiri kebijakan tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sukamara mengantisipasi dampak kabut asap karhutla, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk. (enn)
