SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menyiapkan langkah untuk memperluas layanan air bersih hingga ke kawasan pesisir selatan. Salah satu rencana yang disiapkan adalah memperpanjang jaringan Perumdam Tirta Mentaya sampai ke wilayah Ujung Pandaran yang selama ini belum terjangkau layanan PDAM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kotim, Rifarna Montazriani, menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Bupati Kotim sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, khususnya di wilayah selatan.
Menurut Rifarna, jaringan pipa Perumdam Tirta Mentaya saat ini sebenarnya telah mencapai Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit. Namun, pelayanan air bersih masih belum dapat dinikmati masyarakat di wilayah setelah Parebok hingga Ujung Pandaran.
“Jaringan pipa sudah sampai Parebok dan posisinya berada di sepanjang jalur jalan. Namun untuk kawasan dari Parebok sampai Ujung Pandaran memang belum terlayani,” ujarnya, Senin 21 September 2026.
Sebelum proyek tersebut direalisasikan, pemerintah daerah akan lebih dulu melaksanakan studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Kajian ini diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan memenuhi berbagai aspek, mulai dari teknis, ekonomi hingga kelayakan bisnis.
Rifarna menyebutkan, hasil FS nantinya akan menjadi dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai acuan teknis pelaksanaan pembangunan jaringan.
“Sesudah FS selesai, akan dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan detail. Sesuai arahan Bupati, kami menargetkan penganggaran FS dan DED dapat dimasukkan pada tahun 2027,” katanya.
Ia mengakui, perluasan jaringan PDAM ke wilayah selatan selama ini terkendala keterbatasan anggaran. Kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan transfer dana dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Hambatan utamanya memang soal anggaran. Saat ini kemampuan fiskal daerah juga cukup tertekan karena transfer dari pusat berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Kotim tetap berupaya agar tahapan awal perencanaan dapat berjalan pada tahun depan sehingga proyek perluasan jaringan air bersih bisa segera memiliki dasar perencanaan yang matang.
Terkait kebutuhan biaya pembangunan, Rifarna mengatakan pemerintah belum dapat menghitung secara pasti karena masih menunggu hasil FS dan DED. Sebagai gambaran, pembangunan jaringan distribusi sepanjang sekitar dua kilometer di Desa Jaya Karet saat ini memerlukan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
“Kalau menuju Ujung Pandaran yang dibangun adalah jaringan distribusi utama dengan ukuran pipa lebih besar, sehingga kebutuhan anggarannya tentu akan jauh lebih besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, besaran investasi dan skema pembangunan baru dapat ditentukan setelah seluruh kajian selesai dilakukan. Hasil studi tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan desain teknis sekaligus kebutuhan pendanaan untuk memperluas layanan air bersih hingga kawasan pesisir selatan Kotim. (nardi)
