PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Purdiono meminta persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semata-mata dikaitkan dengan aktivitas masyarakat yang membuka lahan secara tradisional.
Purdiono mengakui Kalteng memiliki aturan mengenai pembukaan dan pembakaran lahan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020. Namun, menurut dia, persoalan yang terjadi saat ini perlu dilihat secara lebih menyeluruh, terutama terkait kebakaran lahan yang tidak lagi dapat dikendalikan.
“Pemerintah pusat menurut saya tidak salah dengan keadaan kabut luar biasa ini, tapi saya juga tidak sepakat kalau kabut ini ditimpakan ke masyarakat atau yang membuka lahan kemudian membakar itu. Tidak seberapa,” kata Purdiono, Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, pembakaran lahan dalam skala terbatas oleh masyarakat berbeda dengan kebakaran pada lahan yang luas dan sulit dikendalikan.
“Yang jadi masalah sekarang ini lahan terbakar yang tidak bisa dikendalikan,” ujarnya.
Purdiono menggambarkan kondisi yang ditemuinya saat melakukan perjalanan dari Buntok menuju Palangka Raya. Saat itu, asap dari kebakaran membuat jarak pandang sangat terbatas.
“Beberapa waktu lalu saya lewat dari Buntok sampai ke Palangka Raya, kiri kanan enggak kelihatan jalannya. Bahkan tidak terkendali sama sekali gambut-gambut yang terbakar,” katanya.
Ia mengatakan belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Karena itu, Purdiono meminta semua pihak tidak terburu-buru menuduh adanya unsur kesengajaan sebelum terdapat kepastian.
“Saya tidak tahu pasti apa penyebabnya, apakah ini disengaja atau seperti apa. Kita tidak menuduh. Yang pasti, itulah permasalahan yang sekarang,” ujarnya.
Purdiono menilai pengendalian kebakaran, khususnya di kawasan gambut, membutuhkan penanganan cepat agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. (Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
